Bandarlampung, (Metropolis.co.id) – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas tambang ilegal yang diduga turut memperparah bencana banjir di Kota Bandar Lampung.
Selain itu, Pemprov juga akan mempercepat rehabilitasi saluran drainase dan penataan kawasan rawan bencana.
Banjir yang melanda Kelurahan Panjang, Kota Bandar Lampung, pada Senin (21/4) dini hari, menelan 3 korban jiwa. Hujan deras yang turun sejak pukul 03.00 WIB disertai pasang air laut (rob), menyebabkan air meluap dan merendam permukiman. Kondisi diperburuk oleh saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa bencana tersebut menjadi peringatan penting bagi seluruh pihak untuk memperbaiki sistem pengendalian banjir serta memperhatikan dampak kerusakan lingkungan.
“Tambang-tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran sungai telah mempercepat sedimentasi dan penyumbatan saluran air. Beberapa titik yang terindikasi sudah kami tutup, dan ini harus dihentikan secara permanen,” kata Jihan saat meninjau lokasi banjir.
Pemprov Lampung, lanjutnya, telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mempercepat pemetaan sistem drainase dan menyusun strategi penanganan permanen, tidak hanya respons saat bencana.
“Kita tidak bisa hanya tanggap darurat, tapi harus tanggap terhadap penyebab. Penanganan banjir ke depan harus lintas sektor dan kolaboratif dengan pemerintah kota dan kabupaten,” tegas Jihan.
Selain upaya fisik, Pemprov juga menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan dan peningkatan sistem peringatan dini kepada masyarakat. Menurut Jihan, banjir yang terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur menunjukkan adanya celah dalam sistem informasi publik.
“Perlu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan penguatan informasi dini agar warga bisa lebih cepat menyelamatkan diri,” ujarnya.
Dalam aspek layanan publik, Pemprov juga mengarahkan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan skema pembelajaran dari rumah bagi sekolah-sekolah yang terdampak. Libur sementara dapat diberlakukan guna menjamin keselamatan siswa.
“Sambil menunggu kondisi membaik, anak-anak bisa belajar dari rumah. Keselamatan warga tetap menjadi prioritas,” tambah Jihan.
Penanganan pasca-banjir kini dilakukan secara terpadu, melibatkan alat berat, tim teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri. Pemprov juga membuka kanal aduan cepat bagi warga terdampak untuk pelaporan genangan air dan gangguan aliran drainase.
Sebagai langkah jangka menengah, Pemerintah Provinsi akan menyusun kebijakan pemulihan lingkungan, audit sistem drainase, dan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di zona-zona rawan banjir.
Adpim
Komentar