Bandarlampung, (Metropolis.co.id) – Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penurunan indeks potensi radikalisme di wilayahnya menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, M. Firsada, usai membuka roadshow diskusi buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film dokumenter Road to Resilience di Hotel Batiqa, Jumat (25/4).
Firsada mengungkapkan, konflik antarumat yang pernah terjadi di Tulang Bawang dan Rajabasa pada 2021–2022 sempat membuat indeks potensi radikalisme meningkat. Namun, kini angkanya perlahan mulai menurun berkat upaya deradikalisasi yang masif dan terstruktur.
“Lampung menjadi perhatian. Kami berkomitmen melakukan berbagai upaya pencegahan agar paham radikal tidak tumbuh. Salah satunya dengan penguatan narasi kebangsaan melalui media, buku, serta sinergi antar lembaga pusat dan daerah,” kata Firsada.
Ia menekankan pentingnya membendung penyebaran doktrin radikalisme melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Menurutnya, pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Perguruan tinggi, media, pihak swasta, dan masyarakat harus ikut menggelorakan semangat nasionalisme.
“Negara ini dibangun dengan konsensus bersama. Ideologi lain tidak cocok di Indonesia. Kita sudah punya dasar negara yang menjamin keamanan, toleransi, dan keberagaman. Maka, warga harus paham wawasan kebangsaan dan menjunjung nilai-nilai multikultural,” tegasnya.
Firsada menambahkan, salah satu instrumen penting dalam upaya deradikalisasi adalah literasi. Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah yang menceritakan tragedi kemanusiaan di Suriah akibat ideologi ekstrem, menurutnya, bisa menjadi cermin agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi serupa.
“Upaya pencegahan harus dilakukan, buku ini adalah sarananya agar masyarakat bisa melihat bagimana kejadiaan di Suriah. ISIS sangat bertentangan dengan Islam,” tandasnya
Adpim
Komentar