Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
Ia menilai keberhasilan sebuah visi besar daerah tidak hanya diukur dari hasil yang tampak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi dan mengelola potensi hambatan secara terukur.
Hal tersebut disampaikan Zulmaeta saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (05/11/2025).
“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi harus kita kenali, kita analisis, dan kita kelola secara efektif,” kata Wako Zulmaeta.
“Dengan memahami dan mengelola risiko secara cermat, kita tidak hanya dapat meminimalisir potensi ancaman, tetapi juga mengoptimalkan peluang yang ada,” tukuknya.
Menurutnya, Payakumbuh sebagai kota kecil dengan potensi besar harus membangun dengan penuh perhitungan dan kesiapan menghadapi tantangan.
Semangat dan niat baik, kata dia, tidak akan cukup jika pemerintah tidak memiliki sistem yang kuat dalam mengenali dan mengelola risiko kebijakan.
Bimtek tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, sekaligus memperkuat penerapan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Zulmaeta juga menekankan pentingnya kesadaran aparatur sipil negara (ASN) dalam mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan.
Ia menilai, ASN harus memiliki kemampuan analitis dan kesiapan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaan.
“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” katanya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat, Rizal, yang menjabat sebagai Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Dalam paparannya, Rizal menjelaskan bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurutnya, pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelolanya secara bijak.
“Manajemen pemerintahan yang baik bukanlah yang takut risiko, tetapi yang mampu memikirkan dan memilih risiko mana yang terbaik untuk dihadapi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, isu pengentasan kemiskinan adalah bentuk nyata dari pengelolaan risiko lintas sektor.
Keberhasilan Sumatera Barat mempertahankan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, kata Rizal, menunjukkan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi hambatan pembangunan.
“Menurunkan angka kemiskinan adalah contoh konkret pengelolaan risiko yang berhasil. Minimal capaian ini harus terus kita pertahankan,” imbuhnya.
Rizal menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen pemerintah daerah untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperkuat budaya kerja yang transparan serta akuntabel.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya berpikir dalam setiap langkah pemerintahan. Kalau budaya ini tumbuh, maka Payakumbuh akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terukur,” pungkasnya. (MC/Zl)
Komentar