Lampung : Ketua DPD Partai NasDem Lampung Selatan Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan peringatan Hari Tani 2018 harus dijadikan momentum untuk menyelesaikan masalah- masalah petani
Lampung.
“Sudah waktunya para petani bangkit dalam memperjuangkan keadilan
tanah, bibit dan pupuk lancar berkualitas serta akses jual pasar yang
stabil,” kata Wahrul dalam rilisnya, Senin (24/09/2018).
Menurutnya, reforma agraria dapat dijalankan sepenuhnya melalui redistribusi kepemilikan tanah kepada petani kecil dan buruh tani melalui
program perhutanan sosial.Dia menjelaskan pemerintah pusat maupun daerah Lampung khususnya dapat mempercepat akses keadilan kepemilikan tanah kepada rakyat tani.
“Ini masalah good will pemerintah saja, “jelas Pengacara rakyat itu.
Dalam peringatan hari tani tahun ini, Mantan Direktur LBH Bandar Lampung menyampaikan tanah tidak hanya merupakan unsur produksi tetapi juga memiliki makna sosiobudaya. politik dan religius.
Konflik agraria kebanyakan diawali dengan berbagai ketegangan dan
masalah yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi pada
masalah yang berhubungan dengan sumberdaya agraria.
“Kehidupan petani Indonesia bergantung pada sumberdaya tanah
menunjukkan adanya makna tanah bagi petani,” tuturnya.
Hal di atas mengakibatkan pelaksanaan reforma agraria belum dapat menyentuh persoalan yang mendasar, yaitu merombak ketimpangan struktur penguasaan kepemilikan tanah yang ada, dan menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi, serta mengakhiri korban kekerasan, perampasan tanah maupun kriminalisasi.
Peran petani belum ditempatkan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Padahal petani sangat memahami tentang subyek dari reforma agraria tersebut, dan juga untuk menentukan tanah obyek reforma agraria.
“Konflik agraria dapat diselesaikan apabila pemahaman pemerintah
terutama pemerintah daerahnya kuat,” terang caleg untuk DPRD Provinsi
Lampung dari Partai NasDem Daerah Pemilihan Lampung Selatan ini.
Dia menambahkan, agar reforma agraria daerah Lampung dapat dikomandoi langsung oleh Gubernur Lampung karena reforma agraria merupakan kebutuhan mendasar dalam memperkuat ekonomi petani Lampung.
“Semuanya demi kedaulatan pangan dan lapangan pekerjaan, serta kehidupan perekonomian petani,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan bibit serta
kelancaran pupuk yang berkualitas bagi para petani di Indosesia.
“Semuanya dibutuhkan petani hingga akses jual pasar yang stabil,” tutupnya.
Dukung Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani
Direktur LBH TANI Lampung Arif Hidayatullah dalam peringatan hari tani
mendorong Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia dengan
dideklarasikannya Hak Asasi Petani oleh PBB.
Pengacara yang fokus terhadap nasib petani ini mendukung lahirnya deklarasi PPB tentang Hak Asasi Petani.Menurutnya, Deklarasi PBB itu akan berdampak pada percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Hak Asasi Petani atau dirumuskan sebagai “Human Rights of Peasent and other People Working In Rural areas” telah menjalani proses perjuangan yang cukup panjang.
Ini merupakan perjuangan membangun dalam menjawab persoalan krisis pangan, kemiskinan dan marjinalisasi pedesaan.
Sebelumnya beberapa tahun lalu, Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM PBB) telah mengangkat studi sebagai upaya untuk membentuk hukum dan kebijakan internasional dan telah menghasilkan sebuah resolusi PBB A/HCR/21/19.
Dan Indonesia dipandang sebagai Negara yang berkepentingan mendorong deklarasi hak-hak asasi petani. Hal tersebut sebagai pendorong pelaksanaan reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, dan pemenuhan hak-hak masyarakat pedesaan.
Penulis :Yus Sutan Rais (Rls)
Komentar