Bandar Lampung, (Metropolis.co.id) – Buka posko pengaduan mobile dan terpadu dibeberapa titik untuk aksi mahasiswa yang menggelar demo, PBHI Wilayah Lampung tidak temukan adanya dugaan kekerasan, meski demikian PBHI tetap meninggalkan beberapa catatan sebagai evaluasi.
Koordinator posko Advokasi PBHI Lampung, Tommy perdana putra mengatakan, pemantauan dilakukan secara mobile, pergerakan mahasiswa juga dipantau dibeberapa titik simpul lintasan pergerakan seperti dijalan ZA Pagaralam – Raden intan – Tugu Adipura – hingga Kantor DPRD Lampung dan Pemprov Lampung.
“Kami melakukan pemantauan independent, dari pegerakan hingga titik kumpul di area perkantoran Gubernur dan DPRD Lampung,” kata Tommy.
Dari pantauan itu PBHI Lampung menyayangkan adanya barikade kawat berduri yang dipasang oleh aparat sebanyak dua lapis di pintu masuk kantor DPRD yang juga merupakan komplek perkantoran pemerintahan Provinsi Lampung.
“Kami menemukan keaadan yang selaiknya tidak perlu dilakukan aparat seperti pemasangan kawat berduri sebanyak dua lapis, kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh terhalang meski dengan kawat berduri sekalipun, saya rasa agak berlebihan saja karna walaupun pada akhirnya dijebol aksi dan satunya diperintahkan Gubernur untuk dibuka,” kata mantan Aktivis HMI ini.
Selain itu, PBHI Lampung juga mendapat informasi adanya catatan kawan-kawan KOBAR, bahwa ada sekitar 42 orang tak menggunakan Almamater diamankan dan dibawa ke Mapolda Lampung, diantaranya 12 mahasiswa, 9 pelajar smp, 15 SMA sederajat, dan masyarakat sipil 6 orang.
“Kita berharap polisi bersikap baik dan adil, kita apresiasi langkah polisi karena dilapangan kemaren tidak ada tindakan represif yang berlebihan dari beberapa pihak ini, aksi juga damai dan diterima langsung oleh ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay dan Gubernur Lampung Arinal Djuanaidi,” ujar Tommy.
Pergerakan mahasiswa ‘Aliansi Lampung memamnggil’ merupakan aksi tunturtan rakyat oleh mahasiswa yang dibeberapa point tuntutanya ialah soal wacana presiden tiga periode, isu ekonomi yang memberatkan masyarakat seperti kenaikan harga minyak goreng, pajak dan lainya.
“Aksi diterima meskipun Ketua DPRD dan Gubernur menerima aksi masa sekitar setengah jam dari atas Baracuda, disitu juga keduanya berjanji akan menindak lanjuti tuntutan mahasiwa, pun dengan mahasiswa mereka sudah menyampaika amanah rakyat dengan memberi waktu tiga hari kedepan untuk realisasinya oleh pemerintah,” katanya.
PBHI juga memberikan apresiasi pada aparat yang sudah melakukan tugas-tugas pengamanan dan pengawalan aksi massa, catatan baiknya adalah petugas kepolisian dan TNi tidak membawa senjata, tidak ada tindakan represif hingga aksi selesai.
“Apresiasi kita pada aparat, ditengah puasa mereka juga berusaha menjaga sikap untuk tiudak represif, tak bersenjata dan humanis, ini yang seharusnya dilakukan, karena didalam ribuan massa itu bisa saja ada anakn mereka, saudara mereka yang tidak memiliki kepentingan pribadi, tapi memang untuk masyarakat,” demikian Tommy.
Mengutip penyataan Polisi pada aksi mahasiswa 13 April di Lampung, polisi menerjunkan dan seikar 1.005 personel gabungan untuk bersiaga mengamankan situasi unjuk rasa mahasiswa di Lampung tanpa senjata api, ksedangkan informasi kekuatan massa diperkirakan ada sekitar 3000 mahasiswa.
Diketahui, PBHI Lampung menerjunkan tim posko pengaduan yang tersebar dilapangan dan seketariat PBHI di jalan pulau Buru Way Halim, Bandar Lampung. Adapun beberapa tim advokasi diantaranya Tommy perdana putra, Merpi agung perkasa, Nandha risky putra dan M. Fadly Renaldy dan Ardhat Putra Kusuma.
Poet
Komentar