Bamus dan Karang Taruna Kaligambir Menghelar Musdes Soal Tambang Betonit

Blitar1086 Dilihat

Blitar, (Metropolis.co.id) – Warga masyarakat Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Karang Taruna mengadakan musyawarah di balai desa Kaligambir, Rabu (08/05/2024).

Pertemuan tersebut membahas penolakan terhadap aktivitas pertambangan Bentonit di desanya agar segera ditutup, karena dianggap berpotensi mengakibatkan rusaknya lingkungan dan infrastruktur jalan.

Parahnya lagi, kehadiran tambang tersebut telah memicu ketegangan dan perpecahan di antara penduduk yang mendukung dan menentang aktivitas penambangan.

Kepala Desa Kaligambir, Abdul Manap, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keresahan masyarakat terkait aktivitas tambang di wilayahnya.

“Hari ini kami mengadakan musyawarah dengan perwakilan dari RT di seluruh desa. Hasilnya, mayoritas warga menolak tambang,” ujarnya.

“Kami akan segera mengirim surat kepada Bupati Blitar untuk menyampaikan keputusan masyarakat bahwa mayoritas menolak tambang,” imbuhnya.

Aktivitas tambang di desa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Abdul Manap menegaskan bahwa pemerintah desa akan mendukung keputusan hasil musyawarah ini.

“Jika masyarakat menolak, kami juga menolak sesuai dengan hasil musyawarah hari ini,” pungkas Abdul Manap.

Sementara itu, Joko Susilo, koordinator warga Desa Kaligambir yang menolak tambang, mengungkapkan beberapa dampak negatif yang telah dirasakan oleh masyarakat akibat aktivitas tambang tersebut. Salah satunya menimbulkan masalah sosial di lingkungan desa.

“Gesekan antar warga mulai terjadi, hubungan sosial menjadi renggang, bahkan acara-acara sosial seperti genduri dan hajatan tidak lagi dihadiri oleh warga yang berbeda pendapat,” ungkapnya.

Tak hanya itu, selain dampak sosial, Joko juga menjelaskan dampak lingkungan yang sudah mulai terlihat.

“Tanah di desa ini mulai retak-retak, dan karena kami berada di kawasan pegunungan dengan kemiringan 40 derajat, kami khawatir potensi longsor semakin besar. Masyarakat merasa cemas dan tidak nyaman, banyak yang tidak bisa tidur karena ketakutan,” katanya.

Walaupun musyawarah ini menghasilkan kesepakatan mayoritas untuk menolak tambang, Joko mengakui bahwa masih ada segelintir warga yang mendukung tambang untuk kepentingan pribadi.

“Kami merasa belum puas karena masih ada satu dua warga yang mendukung keberadaan tambang. Mereka tidak menyadari bahwa sikap mereka itu merugikan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.

Untuk langkah selanjutnya, Joko menyatakan bahwa warga akan terus melakukan perjuangan dan penolakan, serta akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Red

Komentar