Jakarta, (Metropolis.co.id) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung kursi menteri yang kini jadi rebutan banyak pihak. Partai koalisi Prabowo buka suara menanggapi pernyataan Megawati tersebut.
Perihal kursi menteri yang jadi rebutan ini disinggung Megawati dalam arahannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).
Megawati awalnya mengungkit pergolakan politik di Tanah Air selama 9 tahun terakhir. Megawati menyinggung soal jabatan menteri yang kini justru menjadi rebutan oleh banyak pihak. Megawati menyebut ada kepentingan dari satu pihak ke pihak lain terkait hal ini.
“Sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik, begitu banyak tarik menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar nih, sekarang ini sudah mulai woah… pada rebutan deh,” ujar Megawati dalam pidato politiknya.
Ia mengatakan saat menghadapi krisis dari segala bidang, dirinya justru lebih memilih untuk merampingkan jumlah menteri di kabinet. Sikap itu diambil sebagai bentuk profesionalitas.
“Ketika menghadapi krisis multidimensi saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33 tapi bersifat apa, zaken kabinet. Kabinetnya yang profesional,” ujar Megawati.
Menurutnya, merampingkan kabinet di kepemimpinan dahulu mampu mengatasi krisis yang terjadi. Megawati lantas menyinggung utang Indonesia yang kian lama justru naik.
“Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh utang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi,” kata Megawati.
“Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara mbayar e? Ayo mikir, mikir loh, jangan enak-enakan tidur loh,” pungkasnya.
PAN Sebut Tak Ada yang Salah dengan Usulan Menteri
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merasa tak tepat bila disebut ‘rebutan’, namun lebih ke usulan jabatan menteri. Ia pun menyebut adanya usulan menteri tidak menjadi persoalan karena tak ada aturan yang melarang.
“Usulan seperti itu kan tidak salah. Tidak ada aturan yang melarangnya. Malah, semakin banyak yang memberikan usulan, semakin banyak alternatif pilihan. Dalam hal ini, diharapkan dapat mempermudah tugas Prabowo dalam menuntaskan transisi kepemimpinan nasional,” ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).
Faktanya, kata Saleh, yang menentukan jumlah dan struktur kabinet tetap saja Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Sehingga sejumlah usulan bisa saja ditolak oleh presiden terpilih.
Saleh memandang apa yang disampaikan Megawati sebagai saran dan masukan saja. Paling tidak, tambah Saleh, Megawati memberikan perbandingan dengan kabinet di masanya kepemimpinan.
“Jumlah penduduk kita sudah semakin banyak. Urusan yang ditangani semakin kompleks. Persaingan semakin kompetitif, baik pada skala regional maupun global. Nah, Prabowo harus melihat ini secara futuristik. Dengan begitu, pemerintah ke depan dapat mengantisipasi berbagai rintangan dan halangan,” lanjut Saleh.
“Bu Megawati adalah tokoh politik yang sangat senior. Kita semua sangat perlu mendengar saran dan pandangannya. Sama dengan bu Mega, tujuan kita juga adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita,” sambungnya.
Demokrat Serahkan Urusan Menteri ke Presiden
Partai Demokrat menepis adanya rebutan menteri. Demokrat menyerahkan posisi menteri ke Prabowo Subianto.
“Tidak ada rebutan jabatan menteri, seperti Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemilik hak prerogatif,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).
Herman mengatakan Prabowo sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif. Sehingga bisa menjalankan program dan kebijakan untuk masyarakat ke depan.
“Kami yakin bahwa Pak Prabowo juga sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif ke depan, agar bisa menjalankan program dan sukses membangun negeri serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi rakyat,” ucapnya.
Gerindra Bilang Wajar Banyak Orang Jadi Menteri
Waketum Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Megawati itu hal yang normatif dan tidak tendensius. Menurutnya, apapun yang disampaikan Megawati merupakan nasehat untuk bangsa.
“Itu pernyataan normatif dan tidak tendensius. Pernyataan tersebut tidak ada muatan negatif sama sekali. Kami menghormati Ibu Megawati dan pernyataan beliau adalah nasehat untuk bangsa,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).
Habiburokhman menilai Megawati memahami dinamika dalam pembentukan kabinet. Terlebih, menurutnya, Megawati pernah menjadi presiden.
“Ibu Mega punya pengalaman menjadi Presiden. Beliau tentu paham situasi di awal pemerintahan yang baru terbentuk ada dinamika soal penunjukan menteri,” ujarnya.
Habiburokhman menilai hal yang wajar jika banyak pihak ingin jadi menteri. Meski begitu, keinginan itu harus tetap ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Hal yang wajar jika banyak orang mau jadi menteri, tinggal kita luruskan niatnya saja, jangan sampai hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi menteri harus dengan semangat mengabdi dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” ucapnya.
detik
Komentar