Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung, menggelar seminar nasional tentang kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi daerah, dengan menghadirkan pihak terkait seperti Bakamla, serikat nelayan indonesia, pakar hukum laut dan kepala daerah, di ballrom swiss-bell hotel Bandarlampung, Kamis (11/10/2018).
Sekretaris kegiatan acara, Dr. Bayu Sujatmiko, SH, M.H. P,Hd mengatakan, tema seminar adalah ‘kebijakan negara dalam bidang kelautan dan perikanan di era otonomi Daerah’, dimana nantinya para peserta akan terlibat dalam sebuah dialog interaktif, berimbang dan efektif dari narasumber dan para audience.
“Kegiatan ini bertitik pada dua hal yang signifikan dalam perkembangan negara Indonesia yakni, kelautan dan perikanan. Karena dua hal ini yang akan selalu menjadi isu strategis dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional,”Katanya melalui rilis pada Metropolis.co.id, Kamis (11/10/2018).
Acara dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Lampung, Prof.Dr Ir.Hasriadi Mat Akin.MP sehingga dialog kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan beberapa pemikiran, ide dan saran yang solutif juga inovatif terhadap kebijakan daerah maupun nasional, terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengawasan dari seluruh stakeholder dan masyarakat.
“Selain sebagai wadah informasi dari berbagai keilmuan acara ini juga diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai karakter dan akademis bagi para peserta dan masyarakat pada umumnya, sehingga diharapkan dapat memberikan output untuk membantu memberikan saran terhadap permasalahan di lapangan dan enemukan langkah strategis di setiap kebijakan yang akan diambil baik oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat “Ujar Dosen Magister Hukum Unila ini.
Dijelaskanya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terlegalisasi sejak deklarasi Djuanda secara tidak langsung memberikan keuntungan yang potensial sehingga membuat negara-negara tetangga dan internasional berniat menguasai lebih di perbatasan dan kedaulatan Indonesia.
“Potensi kekayaan sumber daya kelautan yang luar biasa juga menjadi sektor yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Sehingga kebijakan menteri kelautan dan Perikanan di 2016 terhadap pelaku illegal fishing dari negara lain yang tidak berizin juga sangat mempengaruhi suhu dan kebijakan dunia,”Jelasnya.
Selain itu ia juga menyinggung beberapa hal penting yanh perlu diperkuat yakni perihal keamanan laut, peningkatan fasilitas dan kebijakan pengamanan dari pihak BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) polisi air dan laut serta kementerian kelautan dan Perikanan juga belum maksimal.
“Pengelolaan Sumber daya kelautan, Pertambangan dan gas alam serta pembagian kewenangan daerah
kelautan juga menjadi isu daerah yang terkadang masih terjadi tumpang
tindih antara daerah provinsi dan antar kabupaten/kota,”Tukasnya.
Penulis : Yus Sutan Rais / Rls
Komentar