Bandar Lampung : Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam paripurna DPRD Kota Bandarlampung mengajukan Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2020 naik sebanyak 15 persen yakni 3 triliyun 50 Milyar dibanding anggaran tahun 2019 yang sebesar 2 Triliyun 651 milyar rupiah.
Hal tersebut disampaikan Walikota Bandar Lampung Herman HN, saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna sekaligus pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD kota Bandar Lampung, Senin (07/10/2019).
Walikota Herman mengatakan, terkait KUA dan PPS pihaknya meminta agar segera dibahas untuk anggaran tahun 2020. Dalam KUA dan PPS ini lebih mengutamakan di sektor pendidikan dengan anggaran sebesar 721 milyar atau 24,67 persen, kesehatan sebesar 358 milyar atau 12,25 persen, dan infrastruktur 588 milyar atau 20,13 persen.
“Untuk pendidikan anggarannya kurang lebih 24 persen, dan akan digunakan untuk pendidikan geratis, peningkatan gedung kantor, penambhan sekolah baru, 38,39, 40, 41 dibangun. kemudian untuk kesehatan sebesar 300 milyar atau 14 persen. Sedangkan infrastruktur itu kan pembangunan, tidak hanya jalan semua pembangun sehingga alokasi anggaran kurang lebih 580 M, jadi total keseluruhan meningkat sebanyak 15 persen,” ungkapnya.
Sementara ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi mengatakan, kebijakan umum APBD dan Prioritas dari RKPD anggran sementara kota Bandar Lampung tahun anggaran 2020, belum bias disampaikan saat ini. Menurutnya hal ini harus dikaji terlebih dahulu dan dilakukan pembahasan bersama Bada musyawarah (Banmus) setelah itu akan dilakukan pengkajian bersama Badan anggran (Banang) dprd kota Bandar Lampung.
“Kita kaji dulu isinya apa, untuk kenaikannya kurang lebih 15%, pend 700 m, kesehatan 300, infrastrukutr 500 miliar,, itu hanya gambaran umum untuk detailnya belum kita lihat, nanti akan kita kaji terlebih dahulu, setelah itu kita sesuaikan RPJMD serta visimisi walikota, APBD ini sebagai jalan untuk visimisi walikota sehingga bias dilihat fokus anggaran berada dimana. Seperti anggran di sektor pendidikan apakah anggaran tersebut masuk dalam dana bos atau sertifikasi. Kalau yang banyak adalah sertifikasi, maka kita tidak bisa utak-atik karena itu dari pusat,” ungkapnya.
Putra
Komentar