Bandar Lampung, (Metropolis.ci.id) – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar akan memasang kembali sebanyak 200 unit alat perekam data transaksi (tapping box) di tahun 2020.
Hal tersebut diungkapkan Yanwardi, Kepala BPPRD kota Bandar Lampung, saat diwawancara, Rabu (8/1). “Untuk tapping box ada tambahan tahun ini. Kami lagi mengusulkan ke Bank Lampung,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwasannya rencananya dijanjikan waktu itu ada sebanyak 500 unit. Namun baru terealisasi 300 unit (tahun 2018-2019). “Sementara sisanya 200 unit di tahun 2020 ini. Jadi sisanya kami akan tagih lagi karena masih banyak yang belum pasang,” paparnya.
“Jadi tergantung mereka lah kalau masih kasih 100 unit kita terima dulu karena kan banyak itu,” sambungnya.
Sedangkan, vendor mereka hanya lima sementara proses memasangnya memakan waktu cukup lama. “Kan lama pasangnya bisa dua jam sampai seharian memasang untuk satu unit tapping box itu sendiri,” terangnya.
Yanwardi menyatakan bahwa keberadaan tapping box yang sudah tersedia saat ini dinilai masih kurang optimal untuk meng-cover keseluruhan wajib pajak (WP) yang ada mulai restoran, hotel dan tempat hiburan.
Hal itu dikarenakan wajib pajak yang menggunakan tapping box ini masih kerap kali ‘kucing-kucingan’ karena tidak dipakai. “Kan mereka ini ada yang sadar, lancar dan setoran bagus. Tapi juga ada WP yang bandel,” ungkapnya.
Dalam rangka penertiban penggunaan tapping box tersebut, pihaknya tentunya melakukan upaya dengan melaksanakan monitoring menggunakan dasbord (layar TV) yang sudah terkoneksi. “Tapi yang jelas ada petugas kita yang menunggu dasbord (TV layar). Dan apabila termonitor tidak bergerak maka kami turun langsung,” paparnya.
Karena pasti ada kesalahan misal kesalahan dari pada alatnya atau kesalahan dari yang bersangkutan (WP) karena tidak mau memakai. “Kita akan lihat. Kalau memang aktif dipakai kan akan kerekam di situ. Nanti kita tarik datanya dan dilapor ke dasbord kita. Tapi ada kesalahan manusianya juga karena tidak mau dipakai dengan berbagai alasan misal sibuk dan lainnya,” jelasnya.
Oleh karenanya, pihaknya tentu melaksanakan evaluasi setiap harinya dan tidak bisa pajak tersebut diserahkan begitu saja karena selalu terpantau melalui dasboard (layar monitor). “Untuk jumlah petugas dalam pengecekan tapping box dari BPPRD sebanyak 20 orang sementara sebanyak lima orang dari vendor sebagai pendamping,” bebernya.
Yanwardi menambahkan keberadaan tapping box tentunya harapannya dapat mengantisipasi dari pada peluang kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). “Ya kalau itu dipakai insyaallah PAD tidak banyak bocor. Tapi ini kan banyak dugaan lainnya, apakah memang kesalahan kami misal ada oknum petugas yang menerima uang (bermain) atau sudah dipasang tidak mau dipakai,” katanya.
Ia menegaskan kalau ada petugasnya yang kedapatan bermain maka akan diberikan sanksi bisa dipecat, dipindahkan atau dikeluarkan. “Jangan kan di lapangan bahkan di loket juga kalau sampai berani main-main, kita bisa pindahkan atau keluarkan,” pungkasnya.
Putra
Komentar