Kota Metro, (Metropolis.co.id) – Calon Walikota Metro Ahmad Mufti Salim memang merupakan calon dambaan masa depan, selain mempunyai komitment secara pribadi, Ketua DPW PKS Lampung ini juga terbukti komitment melalui partainya selalu bersama rakyat dan mahasiswa, salah satu bukti ialah dengan menolak UU Omnibuslaw yang masih segar diingatan kita.
Hal ini juga disampaikan Mufti usai mengikuti debat terbuka Calon Walikota Metro dengan tema “Memajukan Daerah dan Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota dan Provinsi dengan Nasional” di Hotel Aidea, Senin (26/10/2020).
Dalam kesempatan itu, Mufti bahkan membentangkan kaos bertuliskan penolakan terhadap Omnibus Law yang beberapa pekan terakhir terjadi penolakan besar-besaran dari kaum buruh dan mahasiswa.
Oleh sebab itu, salah satu dari dua mercusuar program kerja Mufti Salim adalah pembukaan lapangan kerja dan peningkatan UMKM sesuai dengan visi dan misinya.
“Kita akan membuka 22 ribu lapangan kerja baru dengan konsep digital dikemas dalam Suka Sate. Oleh sebab itu, kita tegas menolak omnibus law,” kata Mufti saat dikonfirmasi usai debat.
Keadaan ini juga selaiknya menjadi salah satu pertimbangan pemilih dimana Mufti salim adalah salah satunya calon walikota Metro yang berlatar belakang dari partai yang tegas menolak UU Omnibuslaw.
Bila kembali mengingat kejadian, berjilid-jilid mahasiswa dan buruh menggelar aksi unjuk rasa di Lampung, saat itu hanya empat orang anggota DPRD Lampung yang berani nongol dan tanda tangan menolak UU cipta kerja, sementara lainya, jangankan menolak justru buang balak alias gak ngantor.
“Jangankan tanda tangan menolak omnibuslaw, kapan perlu nyawa saja kami taruhkan untuk rakyat dan masyarakat,” kata Ade Utami Ibnu Fraksi PKS Lampung saat menerima mahasiswa di Gedung DPRD Lampung.
Sikap Ade Utami ini tentu intruksi dari Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Lampung yakni Mufti Salim, dimana sikap itu juga tegak lurus mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah.
Red
Komentar