oleh

GPI Bersama DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan

GPI Bersama DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan

Blitar, (Metropolis.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar bersama ormas Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait dengan mutasi jabatan yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

Hearing yang dilakukan di gedung DPRD tersebut diikuti oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, ormas GPI dan dari Pemkab Blitar yang diwakili oleh BKPSDM serta Inspektorat.

Hearing yang dilakukan mulai pukul 10.00 wib itu, dipimpin Ketua Komisi Satu DPRD Kabupaten Blitar, Sulistiono, dari fraksi PDI-P. Pada kesempatan tersebut, Sulistiono mengatakan bahwa segala permasalahan terkait dengan adanya dugaan jual beli jabatan harus bisa sesegera mungkin diselesaikan.

“Isu adanya dugaan jual beli jabatan yang di hearingkan oleh pihak GPI, saya berharap agar segera ada tindak lanjut dari Pemkab Blitar,” ujar Sulistiono.

Ketua GPI, Joko Prasetyo, mengungkapkan bahwa dalam hearing yang dilakukan kali ini, pihaknya menyoroti terkait beberapa mutasi yang ada di lingkup Pemkab Blitar. Karena saat ini masih ada jabatan Pratama yang sampai saat ini masih kosong.

“Saya menilai, jabatan yang kosong tersebut sebagai suatu hal yang harus dicermati, karena Pemkab Blitar sudah melakukan dua kali mutasi jabatan,” ungkap Joko.

Joko menambahkan, mutasi yang dilakukan Pemkab Blitar yakni Kabid dan Kasi pada tanggal 6 Agustus, sedangkan untuk Kepala Dinas dan Sekertaris tanggal 27 Agustus. Sementara sampai saat ini masih ada posisi jabatan yang kosong.

“Justru saat ini masih ada enam jabatan Pratama yang kosong. Kekosongan jabatan ini nantinya akan mempengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, di lain pihak, Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Mahadin, mengatakan bahwa terkait dengan hearing yang dilakukan oleh GPI perihal jabatan Pratama yang sampai saat ini masih kosong, pihak BKPSDM akan berkoordinasi dengan baperjakat untuk segera mengisi kekosongan jabatan tersebut.

” Setelah ini, kami akan segera berkoordinasi langsung dengan Bupati Blitar selaku pimpinan terkait dengan kekosongan jabatan ini,” pungkas Mahadin.

Eko / Adv

Komentar

News Feed