Tim Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Gelar Rakor

Lampung Selatan286 Dilihat
Tim Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Gelar Rakor

Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Swasembada Gizi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat itu, dibuka langsung oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Senin (20/9/2021).

Rakor yang dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto, dan Ketua DWP Yani Thamrin.

Sementara, para Camat beserta Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kepala UPT mengikuti Rakor tersebut secara virtual melalui aplikasi zoom meeting.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Eka Riantinawati menjelaskan tugas dari Tim Koordinasi penurunan stunting dari tingkat pusat, daerah dan desa.

Eka Riantinawati menyebut, dalam pelaksanaannya, seluruh tim harus mampu dalam mengkoordinasikan, mensinergikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting pada masing-masing wilayah.

Hal tersebut lanjjut dia, terlampir dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Koordinasi dan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota perlu dilakukan kerjasama antara stakeholder terkait,” tutur Eka dalam paparannya.

Eka menambahkan, terdapat 20 indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Dimana sasarannya terdiri dari tersedianya layanan intervensi yang spesifik sebanyak 9 indikator dan layanan intervensi sensitif sebanyak 11 indikator.

“Intervensi yang dibutuhkan adalah yakni, pertama kita mempunyai target nol persen ibu hamil kurang energi kronik yang mendapat PMT pemulihan, persentasi remaja putri yang menkonsumsi tablet tambah darah, persentasi anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan makanan pendamping ASI dan beberapa indikator lainnya,” terangnya.

Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni saat menyampaikan strategi dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lampung Selatan. | Foto : Diskominfo
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto mengatakan, konvergensi penurunan stunting telah dilakukan melalui program swasembada gizi.

Selain itu kata Winarni, juga melalui kerja sama seluruh stakeholder terkait pada tahun 2021, sehingga stunting di Lampung Selatan telah turun menjadi 3,6 persen. Hal tersebut telah melebihi target nasional yakni sebesar 14 persen.

“Ini berkat kerjasama kita semua, jadi yang tadinya memang untuk pelaksana kegiatan itu di lapangan Dinas Kesehatan, kalau ditetapkan oleh pusat melalui Perpres Nomor 72 sekarang di Dinas Dalduk KB bukan berarti bebas dalam kerjasamanya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Winarni mengingatkan kepada seluruh tim untuk menggerakan pilar Swasembada Gizi, yaitu memahami dan sadar, penyediaan gizi yang mandiri dan berkelanjutan, semua mendukung dan gotong royong, kader millitan dan hebat.

“Karena dengan peningkatan kapasitas tadi, pemahamannya makin bagus. Saya yakin bapak ibu semua sudah paham tapi tingkatkan kapasitas pemahanan di kecamatan dan desa. Ketika kita sudah paham, maka kita akan menyadarinya dengan sendiri untuk melakukan kegiatan ini bersama-sama,” kata Winarni.

Sementara, dalam arahannya, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menegaskan kepada seluruh jajaran OPD dan Stakeholder terkait agar saling bergotong-royong serta bekerjasama dalam menekan pertumbuhan stunting.

Hal itu bertujuan guna mencapai nol persen stunting di Bumi Khagom Mufakat. Karena menurut Nanang, tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menjalankan pembangunan daerah.

“Apapun hebatnya pembangunan infrastruktur dan lainnya, kalau terjadi tingkat kemiskinan yang menimbulkan suatu stunting, semua itu tidak ada artinya. Ini pemikiran yang harus kita kedepankan. Kita semua disini mempunyai tanggungjawab bersama,” tandasnya.

Diskominfo

Komentar