Taufik Basari Dorong Pembentukan Pansus dugaan Mafia Tanah Desa Malangsari Lamsel

Nasional184 Dilihat

Bandar Lampung, (Metropolis.co.id) – Anggota DPR RI Taufik Basari mengunjungi masyarakat di desa Malangsari kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, jumat (18/03/2022).

Kunjungan Taufik ke Malangsari untuk menemui warga yang sedang mengalami konflik agraria dan dugaan mafia tanah.

Konflik agraria di Malangsari sebelumnya sempat ramai ketika warga desa yang didampingi LBH Bandar Lampung mengadukan adanya dugaan mafia tanah ke DPRD Provinsi Lampung.

Dalam pengaduannya, warga menyampaikan jika tanah yang mereka garap dan tempati selama berpuluh tahun tiba-tiba diklaim menjadi milik seseorang dan muncul sertifikat tanpa ketahui kapan dilakukan pengukuran.

Sayangnya, pengaduan tersebut malah berbuntut pada warga dan LBH Bandar Lampung dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh pihak yang membuat SHM di atas tanah warga tersebut.

Dengan adanya kasus ini, Anggota komisi III DPR RI Taufik Basari ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang tanahnya sudah bersertifikat atas nama orang lain.

Taufik yang juga wakil rakyat dari dapil Lampung 1 ini ingin melihat langsung kondisi tanah warga dan menelusuri lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi.

“Saat ini Komisi III DPR RI tengah mendorong dibentuknya pansus mafia tanah. Kejadian di Malangsari ini juga akan dibawa menjadi bahan pembahasan Pansus Mafia Tanah setelah nanti terbentuk,” ungkap Taufik.

Taufik juga mengatakan bahwa selama belasan tahun dirinya menangani konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia dan berhadapan dengan mafia tanah ketika mengabdi di Lembaga Bantuan Hukum.

“Saya melihat karut marutnya persoalan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia dan bagaiamana para mafia bermain memanfaatkan situasi ini. Kita harus hentikan, kita harus lawan,” ungkapnya.

Mantan Direktur Advokasi YLBHI ini juga berkomitmen untuk terus memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Hukum menurutnya harus mampu memberi keadilan. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk menindas.

“Jangan beri tempat bagi mafia untuk menguasai hukum kita,” tutupnya.

Red

Komentar