Jakarta, (Metropolis.co.id) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendapat giliran pertama menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Muhadjir menjelaskan soal program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang dilakukan di bawah koordinasi kementeriannya.
Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
“Pada hari ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial,” kata Muhadjir.
“Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemenko PMK, dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres,” sambungnya.
Dia menjelaskan tugas Kemenko PMK dilaksanakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan Kemenko PMK juga ikut dalam mengendalikan, dan mengelola kebijakan terkait pembangunan manusia.
“Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan Inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden,” ujarnya.
“Serta Pengawalan terhadap prioritas nasional dan melaksanakan keputusan kebijakan Presiden dalam sidang kabinet,” pungkasnya.
Selain Muhadjir, MK juga bakal mendengar keterangan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
detik
Komentar