Jakarta, (Metropolis.co.id) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK. Muhadjir menjelaskan soal bantuan sosial (bansos) yang kerap dikaitkan dengan Pemilu dan kunjungan kerja (kunker) untuk mengecek pembagian bansos.
Sidang digelar di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024). Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.
Muhadjir awalnya menjelaskan tujuan pihaknya melakukan kunker terkait penyaluran bansos. Dia mengatakan hal itu dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos reguler maupun cadangan pangan pemerintah (CPP) bisa sesuai aturan.
“Kita melakukan kunker guna memastikan pelaksaan penyaluran bansos reguler maupun CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan,”kata Muhadjir.
Adapun pemilihan wilayah kunker, kata Muhadjir, ditentukan dari beberapa pertimbangan. Dia mengatakan pertimbangan itu di antaranya keadaan tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat prevalansi dan stunting.
“Selain itu karena adanya faktor demografi dan geografi masyarakat serta kondisi pelaksaan sosial dan bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut. Termasuk inisiatif pemerintah dalam melaksanakan strategi kemiskinan dan pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya,” ujarnya.
Dia mengatakan kunker juga dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan baik. Dia mengatakan program bansos harus disalurkan tepat waktu dan tepat kualitas.
“Di samping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, sasaran, jumlah, kualitas di samping untuk dapat feedback tentang bagaimana pemanfaatan batuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Dia lalu menjawab soal program bansos dikaitkan dengan Pemilu 2024 atau pesta demokrasi. Dia menegaskan bansos sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan pelaksanaan program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya serta menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana seperti yang telah kami paparkan di atas,” ujarnya.
Sebagai informasi, sidang sengketa Pilpres diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam permohonan dan persidangan sebelumnya, mereka menyebut kenaikan bansos tahun 2024 ditujukan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
detik
Komentar