Elzadaswarman: Digitalisasi Pajak Kunci Efisiensi dan Transparansi Pendapatan Daerah

Padang – Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung percepatan digitalisasi pajak daerah sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat pembiayaan pembangunan.
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri High Level Meeting dan Gebyar Pajak yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (14/8/2025). Acara ini mengusung tema “Percepatan Digitalisasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah” dan dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Sumbar, serta perwakilan berbagai instansi.
Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh Gubernur Mahyeldi tersebut, dibahas berbagai strategi optimalisasi penerimaan daerah, termasuk integrasi data pajak, penguatan infrastruktur digital, hingga harmonisasi regulasi.
Menurut Elzadaswarman, digitalisasi pajak tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Pajak yang dikelola secara digital akan meminimalisir kebocoran, mempercepat pelayanan, dan memastikan setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat kembali menjadi manfaat nyata. Kami di Payakumbuh siap bersinergi dan mengimplementasikan hasil forum ini,” tegasnya.
Selain membahas strategi digitalisasi, acara juga dirangkaikan dengan Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada wajib pajak berprestasi. Bapenda Sumbar memberikan 4 paket umrah dan 50 hadiah menarik untuk wajib pajak kendaraan bermotor yang taat, sebagai dorongan meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat membayar pajak.
Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menekankan bahwa sistem manual yang rawan keterlambatan dan ketidakakuratan harus segera ditinggalkan. Ia menyebut PAD Sumbar tahun 2025 mencapai Rp2,83 triliun atau 46,11 persen dari total pendapatan daerah Rp6,14 triliun, dengan pajak daerah menyumbang 74,65 persen dari PAD tersebut.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga perubahan cara berpikir dan bekerja. Kita ingin pelayanan pajak menjadi cepat, transparan, akuntabel, dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, yang juga Ketua Panitia, menyebut forum ini menjadi ruang strategis menyatukan langkah pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perbankan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pajak yang inovatif, inklusif, dan berkeadilan.
Dengan dukungan semua pihak, diharapkan percepatan digitalisasi pajak dapat segera terwujud di seluruh daerah, termasuk Kota Payakumbuh, untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.(MC/Zl)