Padang, 9 September 2025 – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Sistem Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Sistem Pencegahan Korupsi (MCSP) di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9/2025). Acara ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar, Inspektur Daerah, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Admin PIC MCSP di lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK RI atas pendampingan yang diberikan kepada daerah. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi hanya akan berhasil jika dilakukan bersama-sama, dengan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh pihak.
“SPI dan MCSP bukan sekadar agenda rutin atau kewajiban administratif belaka. Keduanya adalah instrumen penting untuk mengukur dan sekaligus memperkuat integritas birokrasi kita,” ujar Mahyeldi.
Gubernur menjelaskan, SPI memberikan gambaran nyata mengenai persepsi publik dan pegawai terhadap integritas suatu institusi. Sementara MCSP, mendorong perbaikan berkelanjutan pada delapan area strategis, yaitu pengelolaan APBD, pengadaan barang/jasa, perizinan, manajemen ASN, pajak daerah, dana desa, aset daerah, dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita berharap hasil dari SPI dan MCSP ini dapat menjadi cermin sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kita ke arah yang lebih baik,” tambahnya.
Berdasarkan data yang diungkap dalam rapat, capaian Sumbar untuk tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Untuk SPI, skor Sumbar adalah 67,20 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 71,53 poin. Namun, untuk MCSP, Sumbar meraih 92 poin, angka yang cukup membanggakan karena berada di atas rata-rata nasional (85 poin). Kota Padang Panjang bahkan konsisten menjadi yang terbaik secara nasional sejak 2018 dengan skor 94 poin.
Meski demikian, Gubernur mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pencegahan korupsi, seperti budaya gratifikasi yang masih dianggap hal biasa, promosi jabatan yang sarat kepentingan, serta sistem perlindungan bagi pelapor (whistleblower) yang dinilai masih lemah.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Sumbar telah mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan, seperti pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat (Whistleblower System), Unit Pengendali Gratifikasi, kewajiban pelaporan e-LHKPN bagi ASN, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan signifikan. Untuk SPI, ditargetkan naik ke kategori “terjaga” dengan nilai antara 78-100. Sementara untuk MCSP 2025, ditargetkan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Harapannya, melalui sinergi semua pihak, pencegahan korupsi di Sumbar dapat berjalan lebih optimal.
Komentar