Padang, 2 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Pertemuan Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Makanan Bergizi Gratis (MBG) se-Sumbar. Acara yang berlangsung di Auditorium Gubernuran pada Kamis (2/10/2025) ini dihadiri oleh Forkopimda se-Sumbar, Bupati/Walikota se-Sumbar, serta seluruh jajaran Satgas MBG.
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional untuk pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, sekaligus motor penggerak ekonomi di tingkat nagari dan desa.
“Program ini perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak. Kami yakin MBG dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di setiap nagari dan desa,” ujar Gubernur.
Namun, Gubernur menyoroti besarnya biaya operasional program ini. Perhitungan menunjukkan, biaya produksi per dapur mencapai Rp 900 juta per bulan atau Rp 10,8 miliar per tahun. Angka ini jauh melampaui anggaran nagari/desa yang berkisar Rp 1 miliar.
“Di Sumbar, satu dapur MBG melayani dua nagari. Saat ini, dari total 120 dapur yang direncanakan, baru 84 dapur yang beroperasi,” jelasnya.
Untuk mengoptimalkan program dan mendukung ekonomi lokal, Gubernur meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mensinergikan produksi pangan masyarakat untuk memasok kebutuhan dapur MBG.
“Saya minta ini menjadi perhatian. Dengan begitu, pergerakan ekonomi masyarakat bisa lebih merata,” pesannya.
Gubernur juga menyampaikan keprihatinannya atas insiden keracunan yang menimpa 86 warga Kabupaten Agam usai mengonsumsi nasi goreng dari Program MBG.
“Sebagai langkah antisipasi, operasional dapur tersebut kami hentikan sementara. Satgas Pelayanan Pemenuhan Gizi Provinsi Sumbar sedang melakukan identifikasi lapangan,” ungkapnya.
Ia meminta seluruh pihak terkait mengambil tindakan cepat untuk menangani setiap masalah di lapangan, memastikan setiap anak mendapat makanan yang sesuai standar dan higienis.
“Standarisasi harus menjadi perhatian bersama, baik oleh Bupati/Walikota maupun Satgas, agar program MBG berjalan optimal di Sumbar,” tegas Gubernur.
Sekretaris Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk koordinasi dan percepatan pelaksanaan MBG di Sumbar.
“Kami menghadirkan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, Syariwidya, sebagai narasumber. Peserta yang hadir meliputi seluruh unsur Forkopimda, Bupati/Walikota, dan Satgas MBG se-Sumbar,” jelas Iqbal.
Dengan koordinasi yang intensif dan komitmen semua pihak, Program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi masyarakat desa dan nagari di Sumatera Barat. (adpsb)
Komentar