Payakumbuh – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026).
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar itu dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
Dalam forum tersebut, Zulmaeta menyampaikan sejumlah persoalan strategis daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan 2026–2027.
Penanganan Bencana Jadi Prioritas
Zulmaeta mengungkapkan Payakumbuh masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau.
“Data dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif,” ujarnya.
Bencana hidrometeorologi pada akhir 2025, lanjutnya, menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian. Pemko terus memperbarui data dampak serta menyiapkan langkah rehabilitasi.
“Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” katanya.
Sorotan TPA Regional dan Infrastruktur
Selain bencana, persoalan TPA Regional turut menjadi perhatian. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah serta pengelolaan air lindi yang belum optimal dikhawatirkan menimbulkan pencemaran.
Pemko berharap dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi.
Di sektor infrastruktur, Pemko mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL), serta pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk mendukung kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Air Bersih dan Dukungan UMKM
Zulmaeta juga menyoroti keterbatasan kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago yang belum sebanding dengan pertumbuhan perumahan. Sebagian besar jaringan pipa yang dibangun sejak 1980-an kini mengalami tingkat kebocoran tinggi.
“Kami menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta reservoir baru,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Pemko membuka peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk 1.000 pengrajin rajut dan anyaman, sementara kapasitas saat ini baru sekitar 400 pengrajin.
“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” katanya.
Pemko juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2026 Titik Balik Ekonomi Sumbar
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Mahyeldi menegaskan 2026 harus menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Sumatera Barat setelah tekanan sepanjang 2025.
“Tantangan 2025 adalah wake up call. Tahun 2026 harus menjadi awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi dimulai hari ini,” tegasnya.
Ia memaparkan empat strategi utama, yakni hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta penguatan mitigasi bencana sebagai bagian dari investasi ekonomi.
Mahyeldi menekankan pentingnya percepatan perbaikan jalur vital distribusi pangan serta perluasan asuransi pertanian dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi.
Rakor tersebut menjadi momentum penyelarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan kota guna memastikan pembangunan berjalan terintegrasi dan berdampak nyata bagi masyarakat. (MC/Zl)
Komentar