PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah memaparkan langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menyiapkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda daerah itu pada November 2025 lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Komisi I DPR RI dalam rangka masa reses di Sumbar.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sapta Marga Kodam I Bukit Barisan, Jumat (6/3/2026) itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPR RI untuk saling berbagi informasi terkait kondisi di daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumbar bersama unsur Forkopimda bergerak cepat sejak awal terjadinya bencana, termasuk dalam menyiapkan dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P.
“Alhamdulillah saat menghadapi musibah bencana pada November 2025 lalu, kami bersama Forkopimda Sumatera Barat dapat bergerak kompak sehingga penyiapan R3P bisa dilakukan dengan cepat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, kekompakan dan koordinasi yang intensif antar unsur pemerintah menjadi kunci utama dalam mempercepat proses perencanaan tersebut. Bahkan, pemerintah daerah menyiapkan sistem dashboard perencanaan berbasis satu data untuk memastikan seluruh proses berjalan terintegrasi.
“Kami memiliki dashboard satu data perencanaan di Sumbar. Koordinasi juga kami lakukan secara intens, bahkan rapat bisa berlangsung dua kali sehari, pagi dan malam, agar proses perencanaan berjalan lebih cepat dan terarah,” jelasnya.
Dengan langkah tersebut, Mahyeldi menyebut penyusunan dokumen R3P dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dilaksanakan.
Pemerintah Provinsi Sumbar berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.
“Kita berharap dukungan dana sebesar Rp21,4 triliun dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat,” ungkap Mahyeldi.
Ia juga menyampaikan dalam rapat bersama Ketua Satgas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disampaikan bahwa TKD yang sebelumnya direferensikan di tingkat pusat secara bertahap akan dikembalikan.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan berbagai informasi yang dipaparkan pemerintah daerah menjadi gambaran penting bagi DPR RI dalam melihat kondisi di daerah secara langsung.
Menurutnya, kunjungan kerja dalam masa reses menjadi kesempatan bagi anggota DPR untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat serta memahami berbagai tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dalam penanganan bencana.
Dave juga menyinggung perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dinilai menjadi tonggak penting dalam reformasi pertahanan nasional. Ia menyebut perubahan tersebut membawa konsekuensi strategis dalam penataan organisasi, penguatan profesionalisme prajurit, serta peningkatan kemampuan menghadapi berbagai ancaman di era modern.
Selain ancaman militer, Dave menilai tantangan nonmiliter seperti bencana alam juga perlu mendapat perhatian serius dalam sistem pertahanan negara.
Ia berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan penting bagi DPR RI dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional. (adpsb)
Komentar