PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, membuka secara resmi Pelatihan Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar tahun 2026 di Aula BPSDM Sumbar, Senin (6/4/2026).
Dalam acara tersebut dihadiri Forkopimda Sumbar yang mewakili, Kepala Pelaksana BPBD yang mewakili, Kepala BPSDM Sumbar, Kepala Pusat Studi Bencana UNP atau yang mewakili, Koordinator Kogami Sumbar, Ketua Yayasan Langkah Indonesia Berkelanjutan Sumbar.
Menurut Mahyeldi, Provinsi Sumbar merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi, dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi frekuensi maupun dampaknya.
“Seringnya terjadi bencana di Sumbar menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana di Sumbar,” kata Mahyeldi.
Sehingga upaya yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk menyusun pedoman bisa menjadi arah dan kebijakan ketika menangani bencana di Sumbar.
“Kami berharap dokumen yang dibuat nanti bisa diskusikan dengan baik sehingga bisa menjadikan peluang bersama dalam menangani bencana yang ada di Sumbar,” ujarnya.
Mahyeldi minta agar penyusunan rencana kontingensi penting dan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dapat mengintervensi kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana, terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.
Khusus pada tahun 2025, Sumbar menghadapi salah satu peristiwa bencana hidrometeorologi terbesar yang melanda wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Barat.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 dipicu oleh curah hujan ekstrem yang diperparah oleh fenomena siklon tropis di sekitar wilayah sumatera.
Berdasarkan data yang dihimpun, dampak bencana di sumatera barat sangat signifikan, dengan korban jiwa mencapai sekitar 264 orang meninggal dunia, puluhan orang hilang, serta ratusan lainnya mengalami luka-luka.
“Secara keseluruhan dalam skala pulau sumatera, bencana ini menyebabkan lebih dari 1.200 korban meninggal dunia, jutaan masyarakat terdampak, dan lebih dari 1 juta jiwa mengungsi,” jelasnya.
Bahkan pada laporan lapangan di Sumbar, tercatat puluhan ribu warga terdampak dan ribuan rumah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
“Peristiwa ini memberikan pelajaran
penting bagi kita semua bahwa kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana,” ucapnya.
Penanganan darurat saja tidak cukup, namun harus didukung dengan perencanaan yang matang, terstruktur, dan teruji. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah rencana kontingensi, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi potensi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Saya minta kepada bisa saling bekerja sama, agar dokumen yang disusun ini menjadi berkualitas dan dapat diimplementasikan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumbar Drs. Barlius, MM mengatakan, dokumen renkon penting untuk disusun, khususnya di Provinsi Sumbar sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Karena wilayah kita mempunyai potensi bencana yang besar dan beragam, dengan ancaman bencana gempa, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.
“Dengan adanya dokumen Renkon yang kita telah susun bersama diharapakan apabila terjadi tanggap darurat bencana, maka seluruh komponen yang telah menandatangani komitmen dokumen renkon akan mengerahakan sumber daya, logistik, dan peralatan dalam penanganan bencana yang terjadi,” kata Barlius.
Ia berharap dengan keterlibatan aktif unsur-unsur pentahelix kebencanaan dalam kegiatan tersebut, dapat dihasilkan output berupa pengorganisasian kebijakan dan strategi yang efektif, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.
“Jadi besar harapan saya kepada peserta dapat mengikuti secara serius dan berperan aktif dalam kegiatan ini, sehingga menghasilkan dokumen yang baik,” pungkasnya.
Selanjutnya Barlius berharap melalui kegiatan pelatihan tersebut berharap seluruh peserta dapat memahami konsep dan metodologi penyusunan rencana kontingensi secara komprehensif, meningkatkan kapasitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta menghasilkan dokumen rencana kontingensi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan saat terjadi keadaan darurat.
Akhir sambutannya, Barlius menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pentahelix antara lain TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. (Adpsb)
Komentar