Payakumbuh — Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Payakumbuh, khususnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Kamis (07/05/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan sekaligus sinkronisasi kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Kedatangan mereka disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra, beserta jajaran Pemko Payakumbuh.
Sekda Rida Ananda mengapresiasi kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kota dalam percepatan transformasi digital.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, di mana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” ujar Rida.
Rida menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya bersama menyelaraskan visi pembangunan digital antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia menyebut Kota Payakumbuh saat ini tengah berada dalam fase akselerasi transformasi digital.
“Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagaimana hal ini selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama daerah. Meski telah dilakukan berbagai terobosan, Rida mengakui masih banyak hal yang perlu dibenahi, terutama dalam peningkatan SDM serta penguatan infrastruktur TIK hingga tingkat kelurahan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Kurniawan Syah Putra, memaparkan bahwa indeks SPBE Kota Payakumbuh terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahun berdasarkan penilaian Kementerian PAN-RB.
“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan. Ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik dan komitmen terus dijaga. Capaian itu menjadi modal untuk bergerak menuju fase transformasi digital,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah memiliki backbone fiber optik yang saling terhubung, termasuk sistem redundansi agar layanan publik tetap berjalan meskipun terjadi gangguan jaringan. Selain itu, pihaknya juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi serta penguatan keamanan data.
Di ranah aplikasi, Pemko Payakumbuh telah mengembangkan MyKOPAY sebagai sistem terintegrasi layanan digital. Beberapa aplikasi yang telah diterapkan antara lain E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, SiPADUKO untuk puskesmas, serta BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Kurniawan juga menyebut bahwa pada 8 Oktober 2024 lalu Pemko Payakumbuh telah melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
“Layanan perizinan berusaha melalui OSS RBA, e-KKPR, hingga SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, semua sudah bisa diakses secara digital. Begitu juga layanan paspor, masyarakat cukup daftar online lewat M-Paspor,” jelasnya.
Selain itu, Pemko Payakumbuh tengah mengimplementasikan program Taman Digital untuk memperluas keterhubungan jaringan internet hingga kantor-kantor lurah, seperti di Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital sesuai arah prioritas nasional.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Dalam rangkaian kunker tersebut, Komisi I DPRD Sumbar juga melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diimplementasikan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati, dan BIG DATA. (MC/Zl)
Komentar