Padang — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan dan berhasil masuk kategori tinggi secara nasional, nilai IDI Sumbar meningkat dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08 pada tahun 2025. Hal tersebut diketahui, berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Bappenas, Kemendagri, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan dalam acara Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang diselenggarakan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat, kondusif, dan inklusif di Ranah Minang.
“Peningkatan IDI ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Sumatera Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, masyarakat, akademisi, politisi, media, dan ormas serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas sosial politik sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, keberhasilan Sumbar naik dari kategori sedang ke kategori tinggi menjadi indikator positif bahwa tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, dan kualitas pelayanan masyarakat telah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Mahyeldi juga menegaskan, kendati IDI Sumbar telah masuk kategori tinggi, namun pihaknya akan terus memperkuat implementasi substantif demokrasi di Sumbar melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan pendidikan politik masyarakat, serta menjaga ruang kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
“Demokrasi yang baik akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, iklim investasi, dan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga kondusivitas daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar, Mursalim menjelaskan peningkatan IDI Sumbar dipengaruhi oleh membaiknya pengimplementasian sejumlah indikator penting, seperti stabilitas sosial politik, penguatan partisipasi masyarakat, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Capaian ini merupakan hasil evaluasi nasional yang dilakukan secara komprehensif oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif selama satu tahun penuh,” jelas Mursalim.
Ia menerangkan, penilaian IDI mencakup tiga aspek utama, yakni aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi yang dijabarkan ke dalam 22 indikator penilaian. Meski sudah meraih hasil baik, Mursalim mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya penguatan literasi digital masyarakat dan antisipasi terhadap potensi disinformasi serta polarisasi media sosial.
“Ke depan, Pemprov Sumbar akan terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan capaian IDI Sumbar ini dapat memperkuat posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas sosial politik, pembangunan daerah, dan penguatan demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan. Ia berharap, capaian ini akan membawa dampak positif bagi daerah dan masyarakat Sumbar secara umum. (adpsb)
Komentar