Jakarta, (Metropolis.co.id) – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyinggung konflik agraria di Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Ia menilai konflik yang terjadi itu terjadi lantaran selama ini masyarakat sekitar tidak dilibatkan pemerintah dalam diskusi, termasuk untuk Program Strategis Nasional (PSN).
“Ada pemaksaan dengan PSN, Rempang misalnya itu tidak melibatkan sungguh-sungguh masyarakat sekitar,” kata Cak Imin di debat cawapres kedua yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.
Cak Imin menyinggung inti dari kemerdekaan Indonesia ada dua yakni pemerintah mengatur sistem tata kelola dan pemerintah mengelola kekayaan dan aset negara kita. Dia yang juga Wakil Ketua DPR itu menilai selama ini kedua aspek itu tidak dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah.
Cak Imin kembali menyinggung fenomena seseorang yang memiliki lahan 500 hektare sementara belasan juta rumah tangga petani gurem di Indonesia hanya memiliki setengah hektare lahan.
“Dibiarkan aset itu liar bahkan ada yang kuasai aset 500 ribu hektare, sementara petani gurem sudah hampir 16 rumah tangga yang punya tanah hanya setengah hektare,” ujar dia yang juga Ketua Umum PKB itu.
Konflik agraria di Rempang masih bergulir. Per September 2023, sekitar 7.500 jiwa harus pergi dari tempat tinggalnya saat ini karena pemerintah akan membangun kawasan Rempang Eco City.
Rempang Eco City masuk dalam PSN tahun 2023 sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Rempang Eco City ini nantinya meliputi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata.
Konflik pun terjadi. Warga menolak dipindahkan, tapi pemerintah berkukuh. Konflik pecah pada 7 September 2023. aparat kepolisian-TNI dan warga di Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) IV. Warga menolak aparat gabungan yang datang untuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan di Pulau Rempang. Mereka tak mau digusur.
CNN
Komentar