Jakarta, (Metropolis.co.id) – Presiden Jokowi memohon pernyataannya terpaut presiden boleh berpihak serta turut kampanye dalam Pemilu 2024 tidak dikait-kaitkan kepada perihal yang lebih jauh.
Jokowi berkata pernyataannya itu mengacu kepada Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Jadi yang aku sampaikan itu syarat menimpa UU Pemilu.Jangan ditarik kemana-mana,” kata Jokowi dalam video yang diunggah lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1).
Dalam klarifikasinya, Jokowi bawa kertas besar bertuliskan beberapa pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Jokowi menyebut bersumber pada Pasal 299, presiden serta wakil presiden memiliki hak melakukan kampanye.
Berikutnya dia pula menunjuk Pasal 281 yang berkata kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden wakil presiden wajib penuhi syarat Sebagian di antara lain tidak memakai sarana dalam jabatan kecuali sarana pengamanan serta menempuh cuti di luar tanggungan negeri
Jokowi pula menarangkan maksud dari pernyataannya terpaut presiden sampai menteri boleh berpihak merupakan buat merespons persoalan awak media soal menteri aktif yang jadi timses salah satu paslon.
“Itu kan terdapat persoalan dari wartawan menimpa menteri boleh kampanye ataupun tidak,” kata Jokowi.
“Sudah jelas seluruh kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Aku cuma mengutarakan syarat ketentuan perundang-undangan sebab ditanya,” imbuhnya.
Lebih dahulu Jokowi melaporkan seseorang presiden boleh memihak serta berkampanye dalam pilpres sepanjang menjajaki ketentuan waktu kampanye serta tidak memakai sarana negeri
Statment Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Bagi Berdasarkan Jokowi, perihal itu tidak melanggar.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, namun yang sangat berarti waktu kampanye tidak boleh memakai sarana negara,” kata Jokowi di Landasan Hawa Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Statment Jokowi itu juga menuai beberapa kritik, baik dari parpol ataupun warga sipil. Mantan Wakil Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas memohon Jokowi mencabut ataupun mengklarifikasi pernyataannya terpaut presiden sampai menteri boleh berpihak serta turut kampanye di Pemilu 2024 asalkan tidak memakai sarana negeri
Erry takut statment itu dimaknai oleh bawahannya selaku instruksi berpihak pada pendamping calon presiden yang disukai oleh presiden. Terlebih anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka pula maju dalam gelaran Pilpres 2024 selaku cawapres dari Prabowo Subianto.
CNN
Komentar