Blitar, (Metropolis.co.id) – Fraksi Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umumnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun anggaran 2023, pada Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD, Rabu (20/03/2024) malam.
Juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat Sri Indah Setijaningsih menyampaikan pandangan umumnya pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i didampingi Mujib dan dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Drs, Izul Marom serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Blitar.
“Dalam kesempatan ini, Kami dari Fraksi Golkar – Demokrat ingin memberi masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Blitar terkait LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2023, yang diharapkan mendapatkan penanganan serius dan segera di tahun ini,” jelas Sri Indah saat membacakan pandangan umumnya.
Masukan itu, sambung Sri Indah, terkait Pengembangan Kewirausahaan dan Keberdayaan Komunitas – Komunitas dalam Event Ekonomi Kreatif dan merata. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun anggaran 2023 yang terjadi angka
penurunan dari 5,45% ke 4,91% sebaiknya hal tersebut dapat di
cegah dengan mempermudah proses tahap persyaratan dan
kelengkapan perijinan bagi pelaku wirausahawan yang dirasa
masih banyak kesulitan yang terjadi di dalam sistem tersebut.
“Dengan dipermudahnya perijinan kewirausahaan maka diharapkan
dapat menyerap pengangguran yang ada. Dan kita selaku Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah juga ingin membantu Pemerintah, terkait Sumber Daya Masyarakat masih terbatasi oleh
Kamus dan pokir yang mayoritas mencangkup infrastruktur,” jelasnya.
Terakir sebagai catatan Fraksi Golkar-Demokrat juga memberikan beberapa saran utamanya soal PAD, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Blitar agar dapat
meningkatkan PAD dengan cara memanfaatkan dan mengelola tanah-tanah aset yang belum terkelola dengan baik, suatu contoh seperti stadion Srengat.
Adv/Eko
Komentar