Kotabumi – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi untuk terus memperkuat perannya sebagai wadah perkaderan, mitra strategis pemerintah, sekaligus kontrol sosial dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung Ganjar Jationo pada pelantikan Pengurus HMI Cabang Kotabumi periode 2026–2027, Selasa (11/8/2026).
Pelantikan yang mengusung tema “Reposisi Kepengurusan HMI Cabang Kotabumi sebagai Kawah Candradimuka Perkaderan dan Perjuangan” tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen HMI dalam melahirkan kader yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang hari ini menerima amanah. Pelantikan ini bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen perjuangan HMI agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah,” ujar Gubernur.
Menurutnya, tema yang diangkat mencerminkan harapan agar HMI tetap menjadi ruang pembentukan kader dengan kedalaman intelektual, kematangan kepemimpinan, keteguhan moral, serta keberanian untuk mengambil peran di tengah masyarakat.
Dalam konteks pembangunan Lampung Utara, keberadaan HMI Cabang Kotabumi dinilai memiliki posisi strategis. Daerah membutuhkan generasi muda yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan solusi.
“Lampung Utara membutuhkan generasi muda yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan, tetapi juga hadir membawa solusi. Kami membutuhkan mitra yang mampu memberikan masukan secara objektif, sementara masyarakat membutuhkan kelompok intelektual muda yang dapat menyuarakan kepentingan mereka secara bertanggung jawab,” katanya.
Karena itu, HMI Cabang Kotabumi diharapkan mampu menjalankan dua peran secara beriringan, yakni sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan daerah.
Kmf