Lampung Tengah : Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto ingatkan aparaturnya untuk di bermain-main dengan pengelolaan dana desa (DD), penggunaan DD harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan harus dilakukan secara benar dengan penuh tanggung jawab.
Hal ini dikatakan Bupati saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Peran Tugas dan Fungsi BPK dan DPR RI dalam pengawasan pengelolaan DD di gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Selasa (26/02/2019).
Prinsip pelaksanaan, lanjut Bupati, kegiatan yang harus di perhatikan adalah dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis, administrasi maupun hukum harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
“Masalah pertanggungjawaban dana desa harus dipahami oleh kepala kampung. Saya tekankan kepada seluruh kepala kampung untuk tidak main-main dengan dana desa, saya akan beri sanksi tegas apabila ada penyalah gunaan dana desa,” kata Loekman
Penggunaan dana desa/kampung harus sesuai dengan perogram yang ada desa/kampung. Dana tersebut harus digunakan dalam pembiayan prioritas pembangunan, pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung .
“Dana ini ditujukan untuk masyarakat desa dan kampung. Jadi penggunaannya saya minta benar-benar apa yang menjadi kebutuhan kampung, gali fotensi yang ada dikampung sehingga ekonomi di desa bisa bangkit,” kata Loekman.
Loekman juga berpesan kepada seluruh Camat ikut mengawasi penelolaan dan penggunaan dana desa di wilayahnya masing-masing.
“Urusan pengawasan tetap menjadi tanggung jawab Camat. Jangan ada lagi ada bahasa kita tidak ada fungsi dan kewenangan. Saya minta Camat menjadi koordinator pengawasan di wilayahnya, masing-masing,”pungkasnya.
Hadir dalam sosiisai ini, Anggota Komisi XI DPR RI Ir.A. Juady Auly, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI Dr Bambang Pamungkas, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Sunarto. Nampak pula Anggota DPR Provinsi Lampung Mingrum Gumay, DPR Kabupaten Lamteng Sumarsono, Sekda Lamteng Adi Erlansyah, serta para Camat dan Kepala Kampung se Lamteng.
Advetorial
Komentar