Bandar Lampung : Guna menyelamatkan aset maupun tanah persyarikatan Muhammadiyah yang dimungkinkan kembali di klaim masyarakat lantaran masih minimnya pengelolaan yang dilakukan pengurus persyarikatan, maka dilaksanakan lokakarya pemantapan kepastian hukum atas tanah dan wakaf di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama majelis wakaf kehartabendaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung, dan Universitas Muhammadiyah (UM) Lampung, di aula Kh Ahmad Dahlan, Sabtu (06/04/2019).
Sekretaris PWM Provinsi Lampung, Dr Sudarman, menyampaikan lokakarya ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi sumber permasalahan terutama aset, wakaf, dan kehartabendaan.
“Di Lampung ini mulai ada tanah persyarikatan Muhammadiyah yang disengketakan, sudah diwakafkan oleh orangtua terdahulu tetapi karena ketidaklengkapan surat menyurat dan pengelolaan yang kurang baik, maka diambil kembali oleh anak-anaknya si empunya,” urainya.
Hal ini bukan tak beralasan dapat terjadi, menurutnya wakaf dan hibah yang tidak diurus surat menyuratnya, aset tanah yang tidak dikelola sehingga menimbulkan kesempatan bagi orang lain untuk memilikinya.
Dicontohkannya, salah satu masjid yang disengketakan masyrakat lantaran persyarikatan yang tidak mengurus bahkan jarang ke masjid menyebabkan masjid yang semula milik persyarikatan diisi kelompok lain.
“Setelah diusut, persyarikatan yang mengurus masjid tidak rajin ke masjid tersebut, sehingga diisi jamaah lain, bahkan karena tidak ada yang menjadi imam maka diisi kelompok lain,” sesalnya.
Sementara, Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Drs Goodwill Zubir, yang membuka acara lokakarya tersebut menyampaikan agar peserta dapat mengikuti acara dengan baik, agar kedepan aset yang dimiliki mempunyai kepastian hukum yang jelas.
Acra lokakarya tersebut dihadiri pula oleh pengurus PWM, para Rektor UML Dr.Dalman dan Wakil Rektor, kepala biro di lingkungan UM Lampung, serta civitas akademik UM Lampung.
Rls/Putra
Komentar