Bandar Lampung, (Metropolis.co.id) – Pimpinan dan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menggelar konferensi pers terkait aspirasi pesantren menghadapi wacana New Normal atau kenormalan baru di Ruang FPKB DPRD Lampung, Jumat 29 Mei 2020.
“Kita ingin ketika diterapkan kebijakan new normal, Covid-19 ini tidak semakin masif penyebaranya, nah hari ini kami ingin menekankan pada lembaga pendidikan khususnya, pondok pesantren,” kata Ketua Fraksi FPKB Okta Rijaya.
Okta menjelaskan bahwa saat new normal berlaku maka pesantren sudah mulai aktif kembali, dari situ akan berdatangan santri dari tempat tinggalnya masing-masing. Dari sini lah perlu adanya antisipasi agar tidak tercipta cluster baru, kluster pesantren.
Sebagai lembaga pendidikan keagamaan, lanjut Okta, FPKB DPRD Lampung memandang bahwa pesantren masih memiliki keterbatasan dalam mewujudkan protokol pencegahan covid-19. Untuk itu, butuh campur tangan Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat memfasilitasi kebutuhan pesantren dalam masa pandemic Covid-19 ini.
“Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikelola mandiri oleh kiyai, ustad, atau masyarakat dengan segala keterbatasanya. Oleh karena itu kami meminta kepada Gubernur Lampung untuk memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kiyai dan santri,” katanya.
Menurutnya pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal 14 hari, penyediaan sarana dan belajar yang memenuhi standar new normal, penyiapan SOP atau Prosedur Tetap (Protap) beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekhnisnya dalam bentuk buku saku dan sebagainya.
“Tentang penyelengaraan kegiatan belajar mengajar di pesantren dalam masa new normal, Alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk pesantren selama masa new normal,” tambahnya.
Selain itu, Anggota DPRD Lampung, Jauharoh juga menambahkan bahwa kondisi pondok pesantren di Lampung masih belum siap untuk diterapkan new normal. Meski sudah ada bantuan dari DPRD PKB Lampung, tapi tetap masih kurang untuk memenuhinya. Oleh karena itu, butuh sentuhan dari Pemerintah agar pondok pesantren sudah siap saat dilaksanakanya new normal.
“Hasil pantauan kami pada Dapil masing-masing pesantren masih banyak kekurangan. Sebetulnya kami sudah memberikan bantuan baik sembako, APD, Makser, Hand Sanitizer ataupun launya, tapi masih kurang, nah kalau kami yang menanggungnya maka kami tidak kuat. Oleh karena itu kami menyusulkan ini kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar dapat direalisasikan,’’ tutur Jauharoh yang juga Wakil Ketua F PKB DPRD Lampung itu.
Red
Komentar