Blitar, (Metropolis.co.id) – Setahun lebih tanpa didampingi seorang wakil, Walikota Blitar Santoso tetap bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak hanya itu, Wali Kota Blitar Santoso juga membuktikan diri sebagai kepala daerah yang komitmen dalam mengukir prestasi.
Hal ini dibuktikan Pemerintah Kota Blitar kembali mengukir prestasi dengan mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Surabaya, Selasa (30/06/2020).
Suami dari Fetty Wulandari Santoso ini karena seringnya meraih WTP dari BPK, secara khusus diminta memberikan sambutan oleh BPK. Ini membuktikan bahwa Kota Blitar di bawah kendali Walikota Santoso, masih memiliki taji di tingkat provinsi di Jawa Timur.
“Ini menjadi kebanggaan sendiri bagi saya pribadi khususnya dan Kota Blitar pada umumnya. Kota Blitar diberi kesempatan emas tampil di podium di forum resmi BPK. Ini adalah penghargaan yang ke sepuluh kalinya,” kata Santoso.
Walikota Santoso mengatakan, raihan opini WTP ini menjadi pelecut bagi pemerintah kota Blitar untuk terus memberikan laporan keuangan yang akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, Santoso menjelaskan, Kota Blitar merupakan salah satu dari 11 daerah yang menerima opini WTP dari BPK. Penyerahan ada dua cara, melalui tatap muka ada pula yang melalui video conference. Kota Blitar merupakan daerah yang menerima penghargaan melalui tatap muka.
Opini WTP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Joko Agus Setyono, SE, Ak, CSFA, CPA, ACPA, CA. Raihan prestasi 10 kali opini WTP ini melalui proses yang panjang.
“Terima kasih kepada BPK karena dengan predikat ini pemkot Blitar mampu mengelola dana dari rakyat secara transparan dan akuntabel,” jelas Santoso.
Walikota Santoso mengaku meraih prestasi itu sulit, tetapi mempertahankan lebih sulit lagi. Pemkot Blitar pun berjanji akan mempertahankan dan memperhatikan saran dan masukan BPK agar pengelolaan semakin baik.
Santoso juga memberikan kunci mencapai tata kelola keuangan yang baik.
Diantaranya komitmen antara pemkot dengan DPRD dalam mengelola keuangan sesuai aturan pemerintahan. Seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan bisa menjaga hubungan baik dengan DPRD.
“Kunci kedua pembinaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Kami selalu optimalkan kinerja agar tidak terjadi kesalahan berulangkali. Laporan hasil pemeriksaan jadi bahan pembelajaran,” ujar Santoso.
Santoso menambahkan, untuk kunci ketiga yaitu optimalisasi peran aparat pengawasan internal (APIP) sebagai pemberi peringatan dini.
APIP sebagai early warning atau pemberi peringatan dini agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan keuangan. Ada pula monitoring dan evaluasi ataupun review. Kunci ke empat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi secara continue dari kompetensi maupun profesionalitasnya.
“Setiap aparatur harus mau belajar dan forum-forum pembelajaran rutin kami selenggarakan. Kota Blitar bisa,”pungkasnya.
Hms/Adv
Komentar