Palembang, (Metropolis.co.id) – Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan (Kapolda Sumsel) Irjen Pol Drs Toni Harmanto memimpin rapat koordinasi FGD Sinergitas, Pemeliharaan Situasi Kamtibmas lanjutan kedua.
Rapat koordinasi yang dipusatkan di ruang Rekonfu Mapolda Sumsel, Selasa (5/10), itu bertajuk Penanganan COVID-19, Karhutla, Narkoba, dan Ilegal Mining serta Ilegal Drilling.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen instansi terkait, baik pemerintah provinsi, pangdam II/Sriwijaya, OJK kantor Regional 7 hingga melalui zoom meeting yang dihadiri oleh para Kapolres/Tabes, bupati/wali kota dan lainnya
Irjen Pol Toni menjelaskan bahwa aktualisasi dari FGD pertama sudah melakukan pemetaan ilegal drilling dan ilegal mining.
“Kami telah melakukan penutupan sebanyak 998 Sumur minyak ilegal di Sumsel dan mengamankan enam orang tersangka beserta alat bukti,” ujarnya di sela-sela rapat koordinasi FGD.
Selain itu juga penyiapan lapangan kerja yang memadai untuk masyarakat yang melakukan penambangan ilegal oleh pemda setempat.
“Kita pastikan sanksi hukum yang tegas bagi hilir (koorporasi) SPBU dan pelaku perorangan ilegal drilling untuk memutus mata rantai yang menampung (penegakan hukum bagi penadah),” ujar Kapolda.
Untuk pelaku penambangan ilegal driling dapat direkrut ke perusahaan sebagai upaya pembinaan rakyat penambang ilegal driling (perusahaan sebagai bapak angkat bagi masyarakat penambang).
Selain itu, pemberi CSR dari perusahaan bakal digunakan sebagai perbantuan pemodalan dan pelatihan Pembinaan bagi pelaku ilegal driling.
“Kita juga bakal melakukan upaya recovery terhadap kerusakan lingkungan hidup dan melakukan lidik dan gakkum terhadap pemodal ilegal driling,” ungkap Kapolda.
Ridho
Komentar