Bandar Lampung, (Metropolis.co.id) – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, melakukan monitoring ketersediaan pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, bertempat di Kios Makmur Desa Kali Sari Kecamatan Natar, Selasa (18/1).
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa kegiatan monitoring ini dilakukan secara berkala guna meminimalisir kelangkaan pupuk karena di tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi kelangkaan. “Semoga situasi ini terjaga, karena pupuk pada prinsipnya adalah yang paling menentukan,” kata Wagub.
Wagub Chusnunia, menambahkan, bahwa Gubernur Lampung berhasil memimpin Provinsi Lampung, dalam kondisi berat saat pandemi Covid-19. “Kebijakan-kebijakan Pak Gubernur dibidang pertanian sangat mendorong agar para petani terjaga produksinya, alhamdulillah bidang pertanian meningkat, dan itu menjadi tulang punggung perekonomian, pertumbuhan ekonomi bagus, angka kemiskinan turun 1 digit dan ini merupakan sebuah rekor prestasi,” katanya.
Maka dari itu, kata dia, semua pihak harus bahu membahu dibawah kepemimpinan Bapak Gubernur Arinal Djunaidi agar kebijakan-kebijakannya dapat terlaksana sampai di tingkat bawah, dan pada akhirnya apa yang kita harapkan bahwa kesejahteraan petani bisa meningkat dan mengurangi beban rakyatnya.
“Ini tentunya memerlukan sinergi lintas sektoral, termasuk juga lintas organ baik itu swasta, BUMN, Kementerian, forkopimda,” tambah Wagub.
Sementara Plt Assistant Vice Presiden PT. Pupuk Indonesia, Niko Setiawan menjelaskan ketersediaan pupuk tiga bulan kedepan ketersediaan pupuk urea di gudang 40.000 per hari dan pupuk NPK 26.000 paling tidak dari Bulan Januari sampai Maret ini disediakaan untuk kebutuhan petani.
Kalau pupuk subsidinya terbatas, nanti kita siapkan pupuk non subsidinya dengan program KPB. Jadi berapa kebutuhan petani yang tidak dipenuhi oleh pupuk subsidi, akan kita gandeng pemenuhannya dengan KPB untuk pupuk non subsidi.
“Intinya akan sinergikan dengan Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten, dengan koordinasi aktif dengan Dinas Pertanian, akan kita optimalkan penyediaan di pupuk non subsidi,” kata Niko.
Kominfo
Komentar