Jakarta, (Metropolis.co.id) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyinggung soal berbagai kritikan yang kerap menerpa anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.
Dia mengingatkan soal kritikan kepada anggota DPR terkait kegiatan di luar ruangan sidang.
Puan menilai, dalam setiap kegiatan di luar ruangan sidang, anggota DPR harus dapat memperhatikan rasa kepatutan.
“Anggota DPR perlu memperhatikan keteladanan, rasa peduli sosial, dan kritik-kritik lainnya, yang harus kita sikapi untuk memperbaiki integritas dan kinerja DPR RI,” ujarnya.
Dia mengatakan itu saat menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023 dalam Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023).
Puan juga meminta anggota dewan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi kepada rakyat atas apa yang telah dikerjakan DPR RI sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menyusun undang-undang (UU).
Selain itu, anggota DPR diingatkan untuk meningkatkan disiplin dalam menjaga kehormatan sesuai kedudukan DPR RI.
“Jangan mentang-mentang DPR RI, kita tampil berlebihan tanpa mempedulikan rasa kepatutan,” ujarnya dalam siaran pers, Sealsa.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu turut mengingatkan anggota dewan agar dapat menyampaikan pendapat secara argumentatif ketika dikritik, bukan marah-marah.
“Setelah marah-marah meninggalkan ruang rapat tanpa menunggu penjelasan dari mitra kerja,” tambahnya.
Selanjutnya, Puan meminta anggota dewan memperhatikan berbagai kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada DPR.
“Menjadi kritik dan otokritik bagi kita bersama bahwa dalam menjalankan tugas, DPR RI harus memperhatikan sejumlah hal,” katanya.
Cucu Bung Karno itu meminta anggota DPR RI meningkatkan kehadiran dalam rapat-rapat urusan rakyat.
“Kita jangan lebih sering rapat di luar DPR daripada rapat di DPR,” ungkapnya.
Dia juga meminta anggota dewan memperhatikan kritikan terkait tindak lanjut dari hasil rapat bersama pemerintah.
Puan mengingatkan seluruh anggota DPR RI lebih responsif dan cekatan dalam merealisasikan rekomendasi dan kebijakan berdasarkan hasil rapat demi memenuhi kebutuhan rakyat.
“Meningkatkan atensi pada tindak lanjut dari hasil-hasil rapat bersama pemerintah. Rekomendasi dan kesimpulan rapat jangan hanya menjadi catatan kata-kata di atas kertas,” ujarnya.
Menjalankan amanat rakyat
Lebih lanjut, Puan memastikan, DPR RI akan terus memperbaiki lembaga untuk dapat menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat rakyat.
Dalam peringatan HUT bertema “DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju” itu, dia menegaskan, DPR RI memiliki tekad dan komitmen untuk menjadi lembaga yang kredibel dan berintegritas.
“Komitmen ini merupakan komitmen kami semua, anggota DPR RI, untuk menjalankan kewajiban tugas dengan sungguh-sungguh, serta mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tuturnya.
Untuk itu, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk setia pada komitmen menjalankan tugas negara dan kerja bersama membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat dan dicintai rakyat.
Di sisi lain, Puan mengatakan, DPR RI selalu berada dalam dinamika rezim politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dan perkembangan nilai demokrasi global dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai konstitusi.
Namun, kata dia, DPR RI dipastikan akan terus menjalankan amanat konstitusi yang bermanfaat untuk rakyat.
Dia menjelaskan, DPR RI menjalankan fungsi-fungsinya dengan mengarahkan kebijakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan pembangunan, untuk Indonesia-sentris.
“Fungsi ini untuk kemajuan seluruh rakyat Indonesia, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, melindungi seluruh rakyat Indonesia, serta membangun seluruh wilayah Indonesia,” paparnya.
Puan mengatakan, dalam menjalankan tugas konstitusinya, DPR semakin dituntut untuk dapat memiliki kapasitas pemahaman yang luas terhadap berbagai kompleksitas isu, permasalahan, dan substansi.
Mantan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu menegaskan, DPR akan bekerja sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.
“Dengan demikian, kebijakan-kebijakan dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan DPR RI memiliki substansi yang kuat,” tutupnya
Kompas
Komentar