HUT KORPRI 2023, Bupati Rini Ajak ASN Tanggap Teknologi Untuk Memaksimalkan Pelayanan

Blitar681 Dilihat

Blitar, (Metropolis.co.id) – Bupati Blitar, Rini Syarifah Sampaikan pesan saat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Hari Kesehatan Nasional Ke-59 Tahun 2023 di alun-alun Kanigoro, Rabu (29/22/2023).

Memulai sambutan, Bupati Rini atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar sekaligus sebagai penasehat KORPRI mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-52 kepada segenap keluarga besar KORPRI Kabupaten Blitar.

“Selamat pula memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 Tahun 2023. Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh yang hadir khususnya,” katanya.

Ia menyebut, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan Masyarakat yang terus meningkat.

“Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI.

Dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama,” pesannya.

Rini juga mengimbau seluruh ASN Kabupaten Blitar memaksimalkan digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam.

Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat.

“Untuk itu, saya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” imbaunya.

Berrkaitan dengam hal tersebut, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital.

Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi.

“Pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing,” ajaknya.

ADV

Komentar