JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (7/5/2025) di Balai Agung, Balai Kota. Pelantikan ini berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur.
Gubernur menegaskan, proses seleksi pejabat dilakukan berdasarkan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi birokrasi. “Ini bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik,” ujarnya.
Namun, muncul dugaan praktik kecurangan dalam seleksi. Seorang ASN Pemprov DKI berinisial SW mengklaim, sekitar 20 dari 59 pejabat yang dilantik diduga lolos karena intervensi politik.
“Ada indikasi pejabat tertentu diloloskan tanpa sepengetahuan Gubernur oleh oknum pimpinan DPRD DKI dari Fraksi PDIP,” kata SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku mendapat informasi dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP. Disebutkan, oknum tersebut diduga menempatkan orang-orang dekatnya di jabatan strategis untuk kepentingan proyek.
“Modusnya melibatkan tekanan kepada kepala dinas, BUMD, hingga kontraktor. Gubernur perlu waspada, terutama dalam pelantikan eselon III dan IV nanti,” tegas SW.
Hingga berita ini diturunkan, pihak yang dituding belum memberikan tanggapan.
Komentar