BUKITTINGGI — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi mendorong transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menuju Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) yang proaktif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka dan memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi UKPBJ se – Sumbar Tahun 2026 di Bukittinggi, Rabu (22/04/2026).
Arry Yuswandi menegaskan pengadaan barang dan jasa tidak lagi sekadar proses administratif, tapi telah menjadi instrumen strategis pembangunan daerah yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD harus memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu harus menjadi landasan pikir aparatur UKPBJ dalam setiap proses pengadaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, arah kebijakan saat ini menuntut kualitas belanja pemerintah yang semakin efisien, adaptif, dan mampu menghasilkan value for money, sehingga peran UKPBJ harus semakin kuat dalam memastikan efektivitas pengadaan.
Menurutnya, tantangan pengadaan saat ini semakin kompleks. Keberhasilan tidak lagi diukur dari ketepatan waktu pelaksanaan lelang, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, serta nilai tambah yang dihasilkan.
“Transformasi menuju UKPBJ Proaktif adalah keharusan. UKPBJ harus hadir sebagai pengarah dan pengawal kualitas belanja daerah,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sekda menggarisbawahi empat langkah strategis, yakni penguatan UKPBJ sebagai pusat keunggulan yang berperan sejak tahap perencanaan hingga kontrak, pemenuhan kematangan kelembagaan, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan profesionalisme SDM pengadaan.
Ia juga mengapresiasi capaian UKPBJ Provinsi Sumbar yang telah mencapai level proaktif penuh sejak Tahun 2024 lalu, sekaligus mendorong kabupaten/kota untuk segera menyusul agar tercipta standar kualitas pengadaan yang merata di seluruh daerah.
Sebagai tindak lanjut, Sekda menginstruksikan seluruh UKPBJ untuk menyusun roadmap penguatan kelembagaan, memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Sumbar, Cerry menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat peran UKPBJ secara menyeluruh dalam memastikan efektivitas pengadaan di setiap instansi pemerintah.
“UKPBJ saat ini tidak hanya melaksanakan tender, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan hingga serah terima. Ini menunjukkan pergeseran menuju sistem yang lebih proaktif,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekdaprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tahun 2026 kepada Kota Padang Panjang sebagai terbaik pertama, disusul Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman.
Rakor ini diharapkan memperkuat integritas serta menjadikan pengadaan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sehingga sistem pengadaan di Sumbar dapat semakin profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat. (adpsb)
Komentar