Bandar Lampung, Metropolis – Ketua Pengurus Provinsi Muaythai Lampung, Khairil Anwar menyampaikan terimakasih pada ketum KONI Lampung yang telah bijak bersikap.
Hal ini disampaikan Khairil Anwar menyusul pernyataan sebelumnya agar KONI Lampung berhati-hati mengambil sikap terkai Musprov Muaythai di Lampung versi La Nyalla.
“Saya terenyuh dengan pernyataan Ketum KONI Lampung, Taufik Hidayat, beliau begitu bijaksana,” ujarnya, Sabtu (23/05/2026).
Pernyataan ini kata Khairil Anwar ibarat gayung bersambut, pihak KONI merespon keresahan dirinya dan atlet Muaythai Lampung.
“Pak ketum Taufik tadi bilang dirinya sangat memahami perasaan kami dan atlet. Ia kemudian bersikap absen di musprov versi La Nyalla dan memilih netral menunggu kemelut PBMI usai,” lanjutnya menyampaikan pesan Ketum KONI Lampung.
Dirinya juga mengaku sempat mendatangi kantor DPD-RI yang menjadi tempat perhelatan acara bersama puluhan pengurus Kabupaten/Kota.
“Kami izin ke kepolisian untuk datang hari ini, niat hati menyambut Bapak La Nyalla, tapi beliau tidak berani hadir, alhasil kita sempat ngobrol juga dengan bapak bustomi sepakat tidak riuh dibawah tunggu kemelut pusat usai,” lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, PBMI pusat versi Nadim Al Farell sedang melayangkan gugatan di PTUN dan menunggu RUDI bersama komisi 10 DPR-RI.
Kekinian di Lampung terjadi hal mencengangkan, karena baru dalam sejarah dunia muaythai ada PLT menggelar musprov.
Polemik semakin berkembang setelah terbit surat pemberhentian sementara terhadap sejumlah pengurus provinsi yang dinilai cacat secara administratif.
Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus provinsi oleh pihak La Nyalla bertentangan dengan ketentuan AD/ART organisasi.
Konflik kemudian berlanjut dengan pelaksanaan Munaslub di Hotel Bidakara yang menetapkan kembali La Nyalla sebagai Ketua Umum PBMI periode 2026–2030.
Sementara itu, pengurus provinsi yang merasa kepengurusannya masih sah menggelar Munaslub tersendiri di Hotel Osaka PIK dan secara aklamasi memilih Nadim Al Farell sebagai Ketua Umum PBMI.
Hingga kini proses masih berlanjut, para pihak belum memiliki legalitas yang jelas, sebab satu akte satu AD/ART tapi ada dua versi.
Red
Komentar