Jakarta, Metropolis — Pemerintah Provinsi Lampung meraih peringkat pertama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera 2026. Penghargaan itu diterima Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis, 24 September 2026.
Penghargaan diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026. Acara tersebut juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Capaian Lampung dilengkapi penghargaan bagi Pemerintah Kota Metro sebagai TPID Terbaik kategori kota.
Jihan mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh anggota TPID, bukan semata-mata capaian pemerintah provinsi. Ia menerima penghargaan itu mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan jajaran TPID.
”Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili Bapak Gubernur dan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh provinsi Indonesia. Alhamdulillah, tentunya penghargaan ini bukan penghargaan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah,” ujar Wagub Jihan Nurlela.
Wagub menambahkan bahwa esensi dari penghargaan ini harus termanifestasi dalam kesejahteraan hidup masyarakat sehari-hari, khususnya dalam pemenuhan pangan yang terjangkau.
”Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah. Tentu semoga ke depan lebih banyak manfaatnya lagi untuk daerah dan kami ingin membangun inflasi yang betul-betul terkendali di Provinsi Lampung,” tuturnya.
Pemerintah Lampung selama ini mengandalkan koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan harga, terutama komoditas pangan yang rentan mengalami gejolak. Koordinasi dilakukan bersama 15 pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penetrasi pasar dan operasi pasar murah secara berkala. Program tersebut dijalankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung bersama Perum Bulog Divre Lampung untuk menjaga pasokan sekaligus menekan tekanan harga bahan pokok.
Data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan inflasi tahunan Lampung pada Juni 2026 mencapai 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 112,45. Pada Agustus 2026, inflasi bulanan tercatat 0,23 persen.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan akan melanjutkan kebijakan stabilisasi harga pangan sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
Kedua kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Jihan mengatakan pemerintah daerah ingin menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memastikan manfaat kebijakan ekonomi dapat dirasakan masyarakat.
“Kami ingin membangun inflasi yang betul-betul terkendali di Provinsi Lampung,” kata dia.
Red