Bandar Lampung : Menjelang Pemilihan Walikota (Pilwakot) Kota Bandarlampung, sejumlah partai politik (parpol) terus membangun komunikasi.
Seperti dilakukan oleh DPC PDIP Kota Bandarlampung dan DPD II Partai Golkar Bandarlampung, melakukan komunikasi secara terbuka secara kelembagaan, di Ikisfoto Kafe Rawalaut Bandarlampung, Kamis (18/7/2019)
Pertemuan dihadiri Ketua DPC PDIP Wiyadi, didampingi Sekretaris Melinda, Bendahara Jares Mogni, anggota Fraksi PDIP. Sedangkan Golkar dihadiri oleh Ketua DPD II Partai Golkar Bandarlampung H. Yuhadi, Sekretaris Ali Wardana, Ketua harian Sabnu Ali dan sejumlah wakil ketua.
Dalam pertemuan terbuka ini, Wiyadi mengatakan, bahwa ini merupakan komunikasi secara lembaga antara PDIP dan Golkar. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dari komunikasi yang selama ini sudah berjalan.
Wiyadi menyadari, bahwa parpol yang ada di Bandarlampung hasil Pemilu legislatif tidak ada yang mencapai perolehan suara 20 persen. Karena itu, perlu melakukan koalisi dengan partai dalam Pilkada Bandarlampung.
Dalam koalisi ini, baik Wiyadi maupun Yuhadi sepakat masing-masing parpol menempuh mekanisme partai masing-masih dan tidak intervensi soal calon. Karena masing-masing parpol punya mekanisme.
Wiyadi mengatakan, recana koalisi antara PDIP dan Golkar, karena ada chamystry antara PDIP dengan Golkar saat Pilpres lalu. Karena itu, PDIP dan Golkar secara lembaga melakukan komunikasi terbuka.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Yuhadi merasa tersanjung bisa melakukan komunikasi terbuka dengan pertemuan ini. Karena komunikasi yang sudah terjadi selama ini diwujudkan dengan pertemuan secara formal dan lembaga.
Yuhadi juga sepakat dengan Wiyadi dalam pertemuan resmi ini tidak bicara bakal calon. Semua mekanisme partai jalan masing-masing. Karena yang akan menentukan calon pengurus partai pusat.
Meski sekarang membangun koalisi dengan Golkar, Wiyadi menambahkan bahwa partai juga membuka diri untuk partai lain. Karena menurut Wiyadi, untuk membangun Kota Bandarlampung yang besar ini, dibutuhkan kerjasama dengan semua komponen termasuk partai politik. Kedepan juga, dibutuhkan pemimpin yang bisa sejalan dengan provinsi sehingga pembangunan Kota Bandarlampung kedepan semakin baik.
Wiyadi juga menambahkan, komunikasi parpol dilakukan, karena sesuai dengan PKPU sekarang masa kampanye hanya 71 hari sehingga dibutuhkan waktu cepat untuk menentukan koalisi. Selain itu, lanjut Wiyadi juga Ketua DPRD Bandarlampung ini, penjajakan koalisi ini juga sebagai bahan laporan ke DPP, jika suatu saat dimintai pandangan soal Pilkada sudah ada pandangan partai koalisi.
Red/Rls
Komentar