Blitar, (Metropolis.co.id) – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyerbu kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blitar, Kamis, (06/01/2022).
Aksi tersebut terkait dengan adanya dugaan pungutan yang ada di sekolah dasar (SD) maupun SMPN yang ada di kabupaten Blitar.
Ketua LSM GPI, Jaka Prasetya, menyampaikan bahwa dari hasil temuan yang ada dilapangan, masih banyak adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah dengan memakai kedok sumbangan. Tidak hanya itu, sekolah juga akan mempersulit siswa jika sumbangan itu tidak dibayar.
” Kami tidak ingin dunia pendidikan dijadikan ladang bisnis bagi orang-orang yang saat ini memanfaatkan kesempatan dibawah tangan penguasa,” kata Jaka.
Lebih lanjut Jaka Prasetya juga mengungkapkan, bahwa ada dugaan pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan aturan. Karena ada guru yang tidak bersertifikat diangkat menjadi kepala sekolah.
Setelah berorasi di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 10 orang perwakilan dari massa dipersilahkan masuk, kemudian diminta untuk menyampaikan aspirasinya.
Perwakilan tersebut di temui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Luhur Sejati, Wakil Bupati Blitar, Rahmad Santoso dan pihak kepolisian serta kejaksaan.
Dalam audiensi terkait dengan masalah pendidikan, pertanyaan yang di lontarkan perwakilan massa tersebut terkait dengan berbagai pungutan sekolah yang dikemas dalam bentuk sumbangan, pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai peraturan, serta terkait dengan maraknya dugaan bisnis LKS dan alat tulis yang dilakukan oleh kolega Bupati Blitar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Luhur Sejati, mengatakan, bahwa dalam kaitan pungutan yang ada di sekolah SD dan SMP tersebut, pihaknya akan segera menelusuri kebenaran informasi tersebut.
“Sedangkan untuk masalah pengangkatan kepala sekolah yang belum bersertifikat tersebut, kami juga akan segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Blitar, Rahmad Santoso menjelaskan, bahwa jika memang terjadi pemungutan liar ataupun sumbangan yang memberatkan kepada siswa-siswa SD dan SMPN yang ada di Kabupaten Blitar, pihaknya meminta untuk memberikan informasi tersebut supaya segera ditindaklanjuti.
“Kalau memang terjadi pungutan liar kepada siswa SD maupun SMPN, segera informasikan kepada kami agar secepatnya bisa kami tindaklanjuti,” pungkasnya.
Eko
Komentar