Blitar, (Metropolis.co.id) – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melaksanakan monitoring SKPD, senin (20/07/20), dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.
Anggota Banggar DPRD Kabupaten Blitar, Panoto, mengatakan, pelaksanaan monitoring itu dibagi menjadi beberapa kelompok dan di tempatkan di lima kecamatan, dimana kecamatan itu sesuai dengan temuan LHP BPK yakni salah satu kecamatan yang direkomendasikan untuk mengembalikan uang ke Kasda.
“Dari hasil temuan BPK itu, total berjumlah 172 juta untuk 5 (lima) kecamatan di kabupaten Blitar,” kata Panoto usai kegiatan monitoring di kecamatan Sutojayan.
Panoto mengungkapkan, dari lima kecamatan, salah satunya disebutkan kecamatan Sutojayan yang telah di monitor hari ini. Setelah melakukan monitoring di kecamatan Sutojayan, ternyata ada temuan uang sekitar 10 juta yang harus diserahkan ke Kasda sesuai dengan rekomendasi BPK.
Rekomendasi pengembalian uang ke Kasda itu terkait dengan kegiatan Pokmas di salah satu kelurahan yang belum sempat ter-SPJ kan.
“Jumlahnya memang tidak besar, tapi hal itu merupakan sebuah permasalahan dan jangan sampai terulang lagi hanya gara-gara hal-hal kecil seperti ini,” ungkapnya.
Panoto menambahkan, pihaknya meminta apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti dan alhamdulillah permasalahan ini bisa terselesaikan.
“Kami berharap, mudah-mudahan kesalahan – kesalahan kecil seperti ini tidak terulang kembali kedepannya, karena permasalahan yang besar berawal dari kesalahan yang kecil,” imbuhnya.
Eko/Adv
Komentar