Blitar, (Metropolis.co.id) – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda Penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021 kembali digelar, Selasa (13/10/2020) malam di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita K.D, SIP kali ini juga dihadiri Pjs Bupati Blitar, Drs. Budi Santosa, Sekda Kabupaten Blitar dan sejumlah kepala OPD.
Saat memimpin rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita K.D, SIP mengatakan, bahwa sebagaimana diketahui pada rapat paripurna pada Senin, (12/10), Pjs Bupati Blitar, Drs. Budi Santosa, telah menyampaikan penjelasan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2021. Dan pada Selasa (13/10) siang, Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya.
“Maka untuk tahapan selanjutnya adalah tanggapan atau jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Blitar,” katanya di tengah berlangsungnya rapat.
Sementara jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD, dibacakan oleh Pjs Bupati Blitar. Terdapat salah satu poin jawaban atas pandangan umum fraksi terkait dengan pemindahan tugas dan fungsi penyusunan KUA PPAS dari Bappeda ke BPKAD, maka pihaknya akan memperhatikan pandangan umum tersebut.
“Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi Golkar Demokrat,” ujarnya saat menyampaikan jawaban pada rapat tersebut.
Selain itu terkait masukan masalah kerusakan infrastruktur jalan, Pjs Bupati Blitar mengatakan pihaknya akan memperhatikan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan mempertimbangkan design kontruksi jalan.
“Untuk jalan yang rusak akan didata dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Pjs Bupati Blitar juga menambahkan, kedepan pihaknya akan berupaya mendayagunakan BUMD Kabupaten Blitar agar bisa bekerjasama dengan BUMD Provinsi Jawa Timur dalam mengelola pertambangan yang ada di Kabupaten Blitar.
“Sehingga PAD dari sektor pertambangan diharapkan bisa meningkat sesuai dengan harapan kita semua,” imbuhnya.
Eko/Adv
Komentar