Bandar Lampung, Metropolis – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap persoalan taman nasional, khususnya konflik berkepanjangan antara manusia dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Isu konflik gajah yang kerap berulang dinilai tidak lagi bisa dipandang semata sebagai persoalan konservasi, melainkan telah berkembang menjadi problem kemanusiaan dan keadilan sosial.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Presiden memahami secara utuh dampak konflik gajah terhadap kehidupan masyarakat sekitar kawasan taman nasional.
Mulai dari rusaknya lahan pertanian, hilangnya sumber penghidupan warga, hingga ancaman keselamatan jiwa menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan.
“Presiden melihat konflik ini bukan hanya isu lingkungan, tetapi persoalan kemanusiaan yang harus diselesaikan secara adil dan berkelanjutan,” ujar Rahmat, Selasa malam (20/1/2026).
Sebagai wujud kehadiran negara, Presiden menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan sumber daya negara guna mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan TNWK.
Kebijakan tersebut diarahkan sebagai solusi struktural dan jangka panjang, bukan sekadar penanganan reaktif yang bersifat sementara.
Menurut Mirza, pembatas yang direncanakan akan dibangun sebagai infrastruktur permanen dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologis, sehingga keseimbangan ekosistem dan kelestarian habitat satwa liar tetap terjaga.
Pemerintah berharap langkah ini mampu melindungi keselamatan serta mata pencaharian masyarakat tanpa mengorbankan fungsi konservasi taman nasional.
“Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan konflik satwa secara sistematis dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik antara manusia dan Gajah Sumatera di TNWK. Dalam satu tahun terakhir, pemprov merencanakan pembangunan tanggul pengaman sepanjang sekitar 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara, wilayah yang selama ini tercatat sebagai salah satu titik konflik tertinggi.
Mirza mengungkapkan, pemerintah provinsi telah mengajukan dukungan anggaran pembangunan tanggul senilai sekitar Rp105 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
“Kami terus mengupayakan agar pembangunan ini dapat direalisasikan pada tahun berjalan,” katanya.
Ia berharap pembangunan infrastruktur mitigasi tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pengelola taman nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Sebab menurutnya, sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci percepatan penyelesaian konflik satwa liar, mengingat keterbatasan anggaran dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.
Red
Komentar