Padang — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memperkuat pengelolaan Tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) guna mendukung penanganan dan mitigasi bencana.
Hal tersebut disampaikan Sekda Rida Ananda saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penggunaan TKD di Padang, Kamis (26/03/2026).
“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat pemahaman terkait penggunaan TKD, khususnya dalam konteks penanganan dan mitigasi bencana,” kata Rida Ananda.
Rida menyebut, keikutsertaan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rakor yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia menilai penguatan pengawasan dan evaluasi menjadi kunci agar setiap alokasi TKD benar-benar menjawab kebutuhan daerah, terutama dalam menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Dalam kegiatan itu, tim Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan arahan teknis mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan TKD. Evaluasi juga difokuskan pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko bencana melalui alokasi anggaran berbasis prioritas.
Rida menegaskan Pemko Payakumbuh akan terus mengoptimalkan pemanfaatan TKD agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita berkomitmen mengelola anggaran secara profesional dan sesuai ketentuan, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta mempercepat penanganan pascabencana,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan mendorong peningkatan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, kita optimistis kualitas pengelolaan TKD semakin meningkat dan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari risiko bencana di masa mendatang,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat, di antaranya inspektur daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing daerah, guna menyelaraskan perencanaan dan penggunaan anggaran TKD di setiap wilayah. (MC)
Komentar