Bandar Lampung : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto optimistis lima strategi yang dilakukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) akan mampu mewujudkan Lampung Berjaya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fahrizal saat menghadiri Rapat Pleno dan Focus Group Discussion (FGD) TPAKD Provinsi Lampung, di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (5/12/2019).
“TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Fahrizal.
Fahrizal mengatakan TPAKD dibentuk dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ini juga untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional khususnya yang terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap jasa keuangan.
“TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” katanya.
Fahrizal menyebutkan TPAKD Provinsi Lampung sendiri telah menyusun lima program kerja tahun 2019 yang disinergikan dengan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung.
Disebutkan Fahrizal yakni Program Desa Inklusi Keuangan. Dimana program ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi seluruh penduduk di desa maupun di wilayah sekitar desa tersebut.
“Program ini sehingga dapat mendorong perekonomian desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan,” ujarnya.
Fahrizal menjelaskan TPAKD Provinsi Lampung sendiri telah mendukung pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
“Kemudian juga di Desa Nabung Saham di Desa Sidorejo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan Desa Inklusi Keuangan di Desa Titiwangi Kecamatan Sidorejo Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian dari Desa Inklusi Keuangan dan inisiatif strategis dari OJK,” katanya.
Program TPAKD Provinsi Lampung selanjutnya, disampaikan Fahrizal yakni pendirian perusahan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) ini merupakan kebijakan nasional dalam meningkatkan akses pembiayaan di daerah khsusunya bagi UMKM dan koperasi, termasuk didalamnya generasi milenial.
“Salah satu masalah utama dalam pengembangan UMKM dan koperasi adalah masih terbatasnya akses keuangan dalam bentuk modal, kredit, ataupun pembiayaan lainnya dari lembaga keuangan,” ujarnya.
Kemudian Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mendorong kesejahteraan petani.
“Melalui program ini dapat memberikan jaminan masa depan dalam kelangsungan kehidupan petani semakin baik,” katanya.
PKPB ini nantinya dapat diakses langsung oleh para petani melalui aplikasi yang akan hadir dismartphone. Selain itu dapat juga diakses melalui website sebagai informasi publik.
Fahrizal menyebutkan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam ketepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah data calon debitur yang masih belum lengkap pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Untuk itu, program TPAKD Provinsi Lampung selanjutnya yakni melakukan monitoring terhadap KUR. “Melalui pokja ini diharapkan data calon debitur yang diunggah di SIKP lebih lengkap sehingga penyalur KUR dapat menyalurkan KUR secara tepat dan sesuai dengan target,” ujarnya.
Kemudian program yang terakhir yakni Revitalisasi Aset Petani di mana pokja ini dibentuk dalam rangka perencanaan dan percepatan pelaksanaan sertifikasi Iahan petani sebagai salah satu hambatan dalam penyaluran kredit oleh industri jasa keuangan.
“Program kerja ini akan menyusun kebijakan pelaksanaan revitalisasi aset petani dan melakukan pengawalan atas percepatan sertifikasi Iahan petani,” katanya.
Fahrizal menyebutkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara keseluruhan sudah terbentuk TPAKD, namun baru 7 TPAKD Kabupaten/Kota dan TPAKD Provinsi Lampung yang telah dikukuhkan.
“Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah terbentuk TPAKD dalam penyusunan program kerja TPAKD di Kabupaten/Kota tersebut,” ujarnya.
Selain itu, TPAKD Provinsi Lampung juga melakukan kolaborasi program aksi TPAKD bersinergi dengan masyarakat dan komunitas desa serta Pemerintah Daerah.
Fahrizal berharap peran serta TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders dapat meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang Iebih sejahtera.
“Diimbau kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk segera mengukuhkan TPAKD dan menetapkan program kerja yang bersinergi, sehingga TPAKD diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat,” tandasnya.
Humas Prov Lampung
Komentar