PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi jajaran Kodim 0312 Padang di Istana Gubernuran, Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana penelitian Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI terkait penanganan bencana di Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi didampingi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar, Mursalim. Sementara rombongan TNI dipimpin Dandim 0312 Padang Kolonel Inf Ferry Adianto bersama Kazidam I/Bukit Barisan Kolonel Czi Akhmad Safari dan Dansat Hantai Kodaeral Kolonel Laut (P) Cahay Pamungkas.
Kolonel Inf Ferry Adianto menjelaskan, penelitian tersebut merupakan bagian dari program strategis Sesko TNI. Dimana yang akan dijadikan fokus penelitian tersebut adalah pola dalam penanganan bencana, termasuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian saat daerah menghadapi bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu.
“Penelitian ini berkaitan dengan penanganan bencana kemarin, ketika TNI, pemerintah daerah, dan kepolisian terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Kita ingin meneliti apakah pola yang digunakan sudah optimal atau masih memerlukan penyempurnaan,” ujarnya.
Selain itu, dalam penelitian tersebut juga akan mengkaji sistem pertahanan semesta di Sumbar, mulai dari kesiapan sumber daya hingga dukungan sarana dan prasarana daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Mahyeldi memaparkan kondisi geografis Sumbar yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama di sepanjang kawasan Bukit Barisan.
Menurutnya, banjir dan longsor yang terjadi sebelumnya dipicu kiriman air dari beberapa gunung sekaligus, yakni Gunung Marapi, Singgalang, dan Tandikat, yang membawa material batuan ke kawasan permukiman dan lahan pertanian warga.
“Akumulasi curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang jenuh air menjadi pemicu utama terjadinya bencana di sejumlah wilayah Sumbar,” jelas Mahyeldi.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar bergerak cepat menetapkan status tanggap darurat saat bencana terjadi demi memastikan keselamatan masyarakat dan percepatan koordinasi penanganan di lapangan.
“Pertimbangan utamanya adalah keselamatan warga. Saat kejadian meluas di beberapa titik strategis, tidak boleh ada keterlambatan dalam komando,” pungkasnya. (adpsb)
Komentar