Gunung Sugih : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna yang digelar Ruang sidang setempat dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamteng, Riagus Ria, dan dihadiri para Anggota serta Sekertaris DPRD Lamteng, Syamsi Rolly, Kamis (02/05/2019).
Rapat paripurna juga turut dihadiri, Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Kabupaten Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Jajaran Forkopimda Lamteng.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan beberapa rekomendasi LKPj Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ditingkatkan secara optimal, hal ini telah menjadi komitmen kami bahwa PAD dari tahun ke tahun harus diupayakan meningkat sesuai dengan perkembangan potensi yang ada.
Terkait saran untuk melakukan sosialisasi dan penyusunan data base, secara umum telah dilaksanakan, sesuai dengan objek PAD yang ada.
“Namun demikian dalam penentuan besaran tarif objek pajak dan Retribusi, kami senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat sehingga tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” ujar Bupati.
Untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran agar disusun lebih cermat, hal ini telah mereka laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang ada.
Pemerataan tenaga pengajar, kata Bupati, telah dilakukan namun demikian belum dapat secara proposional mengingat keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang ada.
“Hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan terus kami upayakan untuk penataan dan pemerataan tenaga pengajar di setiap wilayah,” lanjutnya.
Adanya pungutan liar di sekolah, dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamteng tidak pernah merekomendasikan atau mengizinkan pungutan dalam bentuk dan alasan apapun untuk biaya pendidikan kepada wali murid.
“Berkenaan dengan masih adanya pungutan, akan menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada,” katanya.
Sementara persoalan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Bupati menyadari baru beberapa sekolah yang melaksanakan UNBK karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, tidak hanya komputer tetapi juga akses internetnya harus mendukung, namun demikian pihaknya sangat mengapresiasi masukan yang telah disampaikan dan akan jadikan bahan evaluasi untuk penyusunan program/ kegiatan ditahun-tahun mendatang.
Sedangkan, hal rekomendasi sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat dan pembentukan tim pembinaan pola hidup lingkungan bersih dan sehat, telah lakukan, namun demikian ia menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pola hidup lingkungan bersih dan sehat perlu waktu dan kerja keras karena hal ini menyangkut perubahan prilaku dan kebiasaan hidup masyarakat. Terkait dengan saran untuk melakukan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui, bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan secara rutin melalui posyandu-posyandu yang ada, serta telah dilakukan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, guna penanggulangan dan pencegahan stunting.
“Dan ini akan terus kami laksanakan sehingga kedepannya Kabupaten Lampung Tengah bebas kasus stunting,” ungkapnya.
Keterbatasan jumlah tenaga dokter hewan dan petugas penyuluh lapangan, akan menjadi perhatian dan akan diupayakan untuk menambah jumlah tenaga dokte hewan dan petugas tenaga penyuluh lapangan (PPL).
Masalah kelompok peternakan dan perkebunan, pemerintah juga telah melakukan, namun diakui belum optimal karena keterbatasan tenaga penyuluh dan banyaknya jumlah kelompok yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bidang Insfrastruktur, dipaparkan Bupati, akan meningkatkan kualitas infrastuktur jalan, dan pemerintah juga sependapat upaya peningkatkan pengawasan, agar jalan dan jembatan yang dibangun kualitasnya baik.
Tekait dengan penanganan jalan agar diutamakan pada ruas jalan yang rusak parah, hal ini kami sangat sependapat dan Pemerintah Kabupaten akan memprioritaskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan parah dan ruas jalan Kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat,” paparnya.
Terkait koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, juga telah dilakukan secara terus menerus dengan pendekatan baik secara formal maupun non formal. Untuk saran penertiban penguna jalan yang melanggar tonase, hal ini telah kami lakukan pemasangan rambu batas maksimal tonase, namun demikian masih banyak pengguna jalan yang melanggar hal ini tentunya menjadi perhatian kami dan akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk! melakukan tindakan penertiban.
Kerjasama dengan pengembang pasar daerah Jaya Plaza, telah kami lakukan evaluasi secara berkala dan telah kami lakukan teguran untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU. Dengan peninjauan ulang kerjasama dengan pengembangan Pasar Derah Bandarjaya Plaza, akan kami lakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masa berakhirnya perjanjian kerjasama.
Koordinasi dengan instansi vertikal telah kami lakukan secara optimal, dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Upaya pembentukan tim tanggap darurat bencana dan penyediaan dana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana, telah dilakukan pemerintah setempat dengan membentuk tim Penanggulangan Bencana Daerah dengan menyiapkan anggaran melalui pos belanja tak terduga. Tentang saran untuk membentuk forum pembaharuan kebangsaan, Bupati juga sependapat dan akan dikaji disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.
“Secara umum hasil pembahasan yang berupa kritikan, saran dan rekomendasi kami nilai sangat positif, karena dilandasi oleh niat yang tulus dan rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Lampung Tengah,” tuturnya.
Akhir sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lamteng, terutama Ketua dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja keras membahas LKPj Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018.
“Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi acuan kita bersama untuk mengambil kebijakan pelaksanaan pemerintahan dalam pembangunan kedepan,” pungkasnya.
Advetorial
Komentar