Blitar, (Metropolis.co.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, dalam hal ini Komisi III, melakukan audiensi dengan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) terkait pengelolaan tambang di Kabupaten Blitar, Rabu, (07/10).
Sekertaris Komisi III, Panoto, mengatakan, pertambangan pasir di Kabupaten Blitar dalam hal ini galian C diharapkan bisa lebih efektif yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Blitar. Sekaligus bagaimana agar efek dari semua yang diakibatkan persoalan pertambangan atau tambang galian C di Kabupaten Blitar bisa teratasi.
“Alhamdulillah tadi dari kawan-kawan KRPK menyampaikan beberapa pendapat dan masukan yang cukup konstruktif, yakni bagaimana mendorong pemerintah daerah dalam rangka mengelola terkait dengan persoalan tambang yang ada di Kabupaten Blitar,” kata Panoto usai memimpin audiensi.
Menurut Panoto, persoalan pertambangan diharapkan tidak berkepanjangan termasuk kerusakan yang diakibatkan permasalahan tambang, baik kerusakan lingkungan, ekosistem, infrastruktur dan lain sebagainya.
“Karena itulah kawan-kawan KRPK mendorong supaya ada regulasi yang akhirnya mampu mengantisipasi persoalan tersebut,” ujarnya.
Panoto menambahkan, KRPK dan komponen yang lain, serta pihak eksekutif bersepakat untuk melakukan penertiban terkait pengelolaan tambang-tambang liar yang ada di Kabupaten Blitar. Diharapkan di tahun 2021 mendatang, komitmen bersama ini segera bisa ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan bisa kita dapatkan dan kita miliki Perda terkait tata kelola pertambangan di Kabupaten Blitar,” imbuhnya.
Di lain pihak, Ketua KRPK Moh. Trijanto, mengungkapkan, ada puluhan penambang liar di Kabupaten Blitar, yang tentu dampaknya sungguh sangat luar biasa, disamping itu dari sektor PAD juga sangat minim sekali.
“Kita mendesak agar pihak eksekutif dan legislatif untuk segera membuat Perda atau regulasi soal pertambangan, seperti yang sudah dilakukan di sejumlah daerah lainnya” ungkapnya.
Untuk diketahui, hadir juga dalam kesempatan tersebut, pihak eksekutif seperti Bagian Perekonomian Pemkab Blitar, Dinas Perhubungan dan Satpol PP.
Eko/Adv
Komentar